Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi, Gerindra Bantah Tak Ada Kaderisasi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal Maung dalam kunjungannya ke PT Pindad pekan lalu. Nama unik kendaraan ini diberikan sendiri oleh Prabowo, diambil dari bahasa Sunda yang artinya harimau. Twitter/PT Pindad

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal Maung dalam kunjungannya ke PT Pindad pekan lalu. Nama unik kendaraan ini diberikan sendiri oleh Prabowo, diambil dari bahasa Sunda yang artinya harimau. Twitter/PT Pindad

    TEMPO.CO, Bogor - Kongres luar biasa (KLB) Partai Gerindra resmi memilih kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum sekaligus ketua dewan pembina untuk periode 2020-2025. Juru Bicara Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, membantah keterpilihan Prabowo tanda tidak ada kaderisasi di partainya.

    Dahnil mengklaim Gerindra memiliki banyak kader dan tokoh-tokoh yang mumpuni dan tersebar di mana-mana. Namun, akar rumput Gerindra, pengurus-pengurus di daerah masih percaya pada kepemimpinan Prabowo.

    "Jadi bukan masalah kaderisasi tidak tumbuh, tidak. Ini masalah kepercayaan," kata Dahnil di Kompleks Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 8 Agustus 2020.

    Dahnil menjelaskan keputusan penunjukan Prabowo Subianto sebagai ketua umum diambil dalam rapat pleno ke-3 dengan agenda pembacaan laporan pertanggungjawaban DPP dan tanggapan dari seluruh DPD. Dalam forum itu seluruh pengurus DPD Partai Gerindra bulat menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP periode 2015-2020 dan sepakat meminta Prabowo memimpin kembali.

    Mendapat permintaan seperti itu, Prabowo menyatakan kesiapannya. "Kalau itu memang permintaan kongres luar biasa ini, saya menyatakan saya siap menerima sebagai ketua umum," katanya.

    Selanjutnya Prabowo sebagai formatur tunggal akan menyusun kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.