KPK Cari Juru Bicara, Begini Kriterianya

Reporter

Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah) didampingi plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding dan Ali Fikri (kanan) dalam konpers di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Rencananya Juru bicara yang definitif akan diangkat melalui seleksi terbuka pada Januari 2020 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai seleksi untuk posisi Juru Bicara atau Spesialis Humas Utama. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon untuk mendaftar menjadi calon Juru Bicara KPK.

Dilansir dari laman pendaftaran ppm-rekrutmen.com/kpk, para pendaftar harus Warga Negara Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun yang bukan bisa mengikuti seleksi ini, asalkan memiliki kepakaran dalam bidang Juru Bicara, memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dua syarat terakhir merupakan kriteria utama yang dicari lembaganya. “Yang terpenting integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi,” kata Nawawi, Sabut, 8 Agustus 2020.

Lebih lanjut, dalam situs pendaftaran atau rekrutmen disebutkan bahwa calon Juru Bicara KPK harus kompeten menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman ppm-rekrutmen.com/kpk. Registrasi online dan seleksi administrasi akan berlangsung pada 8 Agustus hingga 21 Agustus 2020. Lalu dilanjutkan dengan tes potensi, asesmen kompetensi dan kemampuan bahasa Inggris, serta tes kesehatan dan wawancara dengan pimpinan.  Pengumuman tahap terakhir akan dilakukan pada akhir September 2020.

Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar satu kali. Panitia seleksi tidak menerima lamaran melalui pos atau media pengiriman lainnya. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya. “Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya atau menjanjikan sesuatu atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke call center PPM Manajemen,” seperti dikutip dari laman pendaftaran.






Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

15 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

1 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


GarudaFood Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga Sarjana, Cek Persyaratannya

1 hari lalu

GarudaFood Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga Sarjana, Cek Persyaratannya

Perusahaan makanan dan minuman GarudaFood membuka lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, diploma, hingga sarjana.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

2 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

2 hari lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

2 hari lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.