Ini Alasan SMK dan Perguruan Tinggi Diizinkan Belajar Praktik di Sekolah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Webinar Nasional bertema

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Webinar Nasional bertema "Recovery Pembangunan Nasional Pasca Pandemi melalui Konsep Pentahelix" yang diselenggarakan Universitas Negeri Surabaya, Selasa 4 Agustus 2020). (ANTARA Jatim/HO/WI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan mulai memberi kelonggaran bagi pembelajaran di SMK dan Perguruan Tinggi yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kemendikbud memberi izin agar pelaksanaan mata pelajaran praktik, dapat diselenggarakan di sekolah.

    "Untuk SMK di semua zona, sama dengan perguruan tinggi di semua zona, boleh melakukan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Jumat, 7 Agustus 2020.

    Nadiem menegaskan yang diperbolehkan belajar tatap muka langsung adalah pelajaran produktif yang harus menggunakan mesin-mesin atau laboratorium. Itu pun harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diperketat. Pembelajaran teori harus tetap dilakukan secara jarak jauh.

    "Ini diperkenankan untuk sekolah melaksanakan tugas praktek tersebut, apalagi yang dapat menentukan kelulusan mereka. Ini agar kelulusan masing-masing SMK dan perguruan tinggi kita tetap terjaga dan agar tak berdampak pada masa depan mereka," kata Nadiem.

    Pemerintah baru saja memutuskan melonggarkan aturan pembelajaran jarak jauh. Per hari ini, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilakukan bagi sekolah-sekolah di zona kuning. Sebelumnya, hal ini baru bisa diterapkan di zona hijau saja.

    Meski begitu, pembelajaran tatap muka tetap bisa saja tak dilakukan jika pemerintah daerah setempat menilai sekolah belum aman untuk dibuka. Atau bahkan pihak sekolah SMK yang merasa belum siap.

    "Dan satu level lagi, bahkan kalau sekolahnya mulai melakukan tatap muka, tapi kalau orang tua murid tak memperkenankan anaknya untuk pergi sekolah karena tak nyaman dengan resiko Covid, itu adalah hak prerogatif dan haknya orang tua. Ini harus ditekankan," kata Nadiem.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.