Tunggu LPH Jaksa Pinangki, Komjak Ingatkan Kejagung Berkas Wajib Diserahkan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) dan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Komisi Kejaksan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Komisi Kejaksan meminta keterangan Novel Baswedan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat mengenai kejanggalan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK tersebut dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) dan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Komisi Kejaksan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Komisi Kejaksan meminta keterangan Novel Baswedan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat mengenai kejanggalan tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK tersebut dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Kejaksaan hingga kini masih menunggu Kejaksaan Agung memberikan berkas pemeriksaan pelanggaran disiplin jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki sebelumnya diperiksa lantaran ke luar negeri tanpa izin atasan sekaligus diduga bertemu dengan Djoko Tjandra yang memiliki nama asli Joko Tjandra.

    "Kami sudah minta LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) untuk kami analisa dan evaluasi, tapi sampai sekarang belum kami terima," ujar Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak saat dihubungi pada Jumat, 7 Agustus 2020.

    Komisi Kejaksaan pun menyayangkan lambatnya Kejaksaan Agung memberikan LHP tersebut. Barita mengingatkan Kejaksaan Agung pentingnya menjaga akuntabilitas dan transparasi.

    Lebih lanjut, Barita menjelaskan bahwa LPH adalah hal yang wajib diserahkan Kejaksaan Agung kepada pihaknya. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Presiden.

    "LHP itu contoh dokumen dan wajib disampaikan ke Komisi, apalagi ini kami sudah resmi mintakan," kata Barita.

    Jaksa Pinangki sebelumnya menjalani serangkaian pemeriksaan lantaran pernah bertemu Djoko Tjandra di Malaysia. Hasil dari pemeriksaan internal tersebut, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.

    Kejagung kemudian mencopot Pinangki dari jabatan lamanya, Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.