Jokowi Tak Banding Putusan PTUN di Kasus Pemecatan Evi Ginting

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kaca pembatas terpasang di meja oval tempat Presiden Jokowi melakukan tatap muka dengan para tamunya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.  Sekretariat Presiden akan terus melakukan pengetatan protokol kesehatan di lingkungan Istana Kepresidenan. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Kaca pembatas terpasang di meja oval tempat Presiden Jokowi melakukan tatap muka dengan para tamunya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Sekretariat Presiden akan terus melakukan pengetatan protokol kesehatan di lingkungan Istana Kepresidenan. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan tak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan keputusan kepala negara tentang pemecatan Evi Ginting sebagai Komisioner KPU RI periode 2017-2022.

    "Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan dan memutuskan untuk tidak banding terhadap putusan," ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2020.

    Dini mengatakan Jokowi akan segera menerbitkan keputusan pencabutan Keputusan Presiden pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN.

    Dini mengatakan Pertimbangan Presiden Jokowi dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif, yakni semata-mata hanya untuk memformalkan putusan DKPP. Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP. Karena itu, substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres.

    "Presiden juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu," ujar Dini.

    Mengingat sifat Keppres adalah administratif, Dini mengatakan, maka Jokowi tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. "Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," kata dia.

    Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Jokowi yang memberhentikan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Evi Novida Ginting. Evi dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Masker Scuba Tak Efektif Halau Covid-19, Bandingkan dengan Bahan Kain dan N95

    Dokter Muhamad Fajri Adda'i tak merekomendasikan penggunaan masker scuba dan buff. Ada sejumlah kelemahan pada bahan penutup wajah jenis tersebut.