Kata Istana soal Jokowi Libatkan TNI Tertibkan Pelanggar Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AD berjaga di depan pintu masuk Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. TNI-Polri mulai Selasa (26/5) menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik sarana publik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan protokol kesehatan masyarakat saat pelaksanaan aktivitas normal baru di tengah pandemi COVID-19. ANTARA

    Prajurit TNI AD berjaga di depan pintu masuk Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. TNI-Polri mulai Selasa (26/5) menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik sarana publik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan protokol kesehatan masyarakat saat pelaksanaan aktivitas normal baru di tengah pandemi COVID-19. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

    Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purnomo mengatakan, TNI ikut terlibat karena dinilai sangat diperlukan mengingat situasi pandemi Covid-19 adalah suatu hal luar biasa dan sudah ditetapkan oleh Keppres sebagai bencana nasional.

    "Berdasarkan UU tentang TNI, tugas TNI tidak hanya melulu terkait pertahanan perang/operasi militer, tapi juga bertugas sebagai pemulih, bekerjasama dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memulihkan kondisi keamanan negara, termasuk pemulihan akibat bencana," ujar Dini lewat pesan singkat, Kamis malam, 6 Agustus 2020.

    Dalam Inpres 6/2020 disebutkan, TNI bersama dengan Polri diperintahkan memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

    Selain itu, juga bekerjasama dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

    Menurut Dini, hal yang tercantum dalam Inpres tersebut masih merupakan tugas dan fungsi TNI sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Tidak ada tugas dan fungsi TNI yang dilampaui dalam konteks ini," ujarnya.

    Adapun TNI menyatakan siap mengikuti arahan presiden sesuai Inpres 6/2020. "Apabila semua daerah telah membuat aturan yang memberikan sanksi bagi pelanggar, tentu akan ada penyesuaian terhadap pola pendekatan yang akan digunakan di lapangan, sehingga hasilnya lebih efektif," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi, saat dihubungi Tempo, Kamis, 6 Agustus 202

    Sisriadi mengatakan sejak pemberlakuan new normal pada awal Juni 2020, TNI telah mengerahkan sekitar 35 ribu pasukan yang telah tergelar di lapangan. Bersama-sama Polri, Sisriadi mengatakan mereka membantu Pemda mengawasi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di 1.800 objek yang tersebar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota.

    DEWI NURITA | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.