Komisi Kejaksaan dan LPSK Bahas Peluang Jaksa Pinangki Jadi Justice Collaborator

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Kamis, 6 Agustus 2020. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam pusaran perkara Djoko Tjandra.

    Kedua lembaga bersepakat membantu apabila pengacara Djoko Tjandra yang juga jadi tersangka, Anita Kolopaking, dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang juga terlibat dalam pusaran kasus ini, bersedia menjadi Justice Collaborator atau whistleblower. Ketua LPSK Hasto Atmojo menegaskan LPSK siap memberikan perlindungan jika pilihan itu diambil keduanya.

    "LPSK dan KKRI mendukung penuh aparat hukum untuk membongkar kasus Djoko Tjandra. Kami meyakini Anita dan Pinangki bisa menjadi pintu masuk pengusutan kasus tersebut," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2020.

    Seperti diketahui, Anita Kolopaking, Pinangki dan Joko Tjandra sempat diketahui ada dalam satu frame foto bersama. Foto itu kemudian menyebar beberapa waktu yang lalu di tengah masyarakat.

    Komisioner KKRI yang datang dalam pertemuan itu terdiri dari Resi Anna Napitupulu, Witono, Sri Harijati dan Apong Herlina. Mereka diterima Hasto Atmojo bersama para Wakil Ketua Edwin Partogi Pasaribu, Achmadi, Antonius PS Wibowo dan Livia Iskandar.

    Anggota KKRI Witono, mengatakan bahwa peran LPSK sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kasus Djoko Tjandra. Bahkan peran mereka tidak hanya terbatas pada Anita atau Pinangki saja.

    "Jika ingin kasus ini terbongkar secara terang, para saksi pasti membutuhkan perlindungan agar bisa memberikan keterangan tanpa rasa takut di hadapan aparat penegak hukum," kata Witono.

    Witono tak menampik bila Komisi Kejaksaan juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki. Pemanggilan bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Jaksa tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.