8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah Covid-19 dalam Sebulan Terakhir

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tanggal2020-07-23DeskripsiWiku Adisasmito merupakan Guru Besar yang mendalami kebijakan kesehatan di bidang sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi. Dia juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk beberapa mata kuliah sarjana dan pascasarjana terkait analisis dan pembuatan kebijakan kesehatan. Covid19.go.id

    Tanggal2020-07-23DeskripsiWiku Adisasmito merupakan Guru Besar yang mendalami kebijakan kesehatan di bidang sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi. Dia juga mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk beberapa mata kuliah sarjana dan pascasarjana terkait analisis dan pembuatan kebijakan kesehatan. Covid19.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, terdapat delapan kabupaten/kota yang tidak mengalami perubahan status dari zona merah COVID-19 dalam sebulan terakhir.

    Delapan kabupaten/kota itu, yakni; Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Semarang, Banjar, Banjar Baru, Tabalong, Medan dan Deli Serdang.

    "Daerah-daerah ini dalam empat pekan atau sebulan terakhir tanpa perubahan," kata Wiku Adisasmito dalam konferensi pers secara virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.

    Wiku meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota benar-benar memperhatikan urusan penanganan COVID-19 di wilayah tersebut di atas.

    "Agar menjadi perhatian kepada seluruh masyarakat di delapan kabupaten/kota jangan lelah untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Karena ini satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan kasus," kata dia.

    Wiku berharap delapan kabupaten/kota itu bisa berubah menjadi zona oranye hingga hijau Covid-19 pada pekan-pekan berikutnya.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.