KPK Periksa Bupati Blora Sebagai Saksi Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Budi Santoso (depan) dan asisten Direktur Utama PT. DI bidang bisnis pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap  dua orang tersangka. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Budi Santoso (depan) dan asisten Direktur Utama PT. DI bidang bisnis pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Blora 2010-2021 Letnan Kolonel Infantri (Purnawirawan) Djoko Nugroho untuk diperiksa dalam kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia.

    Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, eks Direktur Utama PT DI Budi Santoso. "Dipanggil bersaksi untuk tersangka BS," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 6 Agustus 2020.

    Selain Djoko, KPK juga memanggil Kepala Seksi Sarana Prasarana Basarnas Suhardi dan Komisaris PT Quartagraha Adikarsa Susinto Entong. Mereka dipanggil bersaksi untuk Budi.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Budi dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Ronaldo Zailani sebagai tersangka.

    KPK menyangka Budi dan Irzal serta sejumlah pihak telah melakukan korupsi di PT DI yang merugikan negara sebanyak Rp 330 miliar. Kasus bermula ketika para pejabat di menandatangani kerja sama proyek pengadaan dengan 6 perusahaan. Namun, perusahaan mitra tersebut tak melakukan pekerjaannya alias proyek fiktif.

    Kendati demikian, PT DI tetap melakukan pembayaran sebanyak Rp 330 miliar. Menurut KPK, sejumlah pejabat PT DI mendapatkan uang sebanyak Rp 96 miliar dalam proyek tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebiasaan Anak Berbohong Dapat Merugikan Mereka Saat Dewasa

    Anak bisa melakukan kebohongan dengan atau tanpa alasan. Berbohong menurut si anak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang diterimanya.