Jokowi Minta Pelanggar Protokol Kesehatan Dihukum, Ini 4 Macam Sanksinya

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga menjalani hukuman push-up karena tidak menggunakan masker saat sosialisasi  Gerakan Depok Bermasker di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa, 21 Juli 2020. Banyaknya warga Depok yang mulai mengabaikan penggunaan masker, Pemerintah Kota Depok melakukan penerapan sanksi denda sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu serta memberikan sanksi sosial bagi warga yang tidak menggunakan masker yang akan berlaku mulai Kamis, 23 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Seorang warga menjalani hukuman push-up karena tidak menggunakan masker saat sosialisasi Gerakan Depok Bermasker di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa, 21 Juli 2020. Banyaknya warga Depok yang mulai mengabaikan penggunaan masker, Pemerintah Kota Depok melakukan penerapan sanksi denda sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu serta memberikan sanksi sosial bagi warga yang tidak menggunakan masker yang akan berlaku mulai Kamis, 23 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan para kepala daerah segera menyusun peraturan yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Presiden pun meminta agar aturan tersebut memuat sanksi bagi pelanggar.

    Tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, sanksi akan dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

    "Sanksi berupa (a) teguran lisan atau teguran tertulis; (b) kerja sosial; (c) denda administratif; atau (d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," demikian bunyi salah satu poin Inpres 6/2020 seperti yang dikutip Tempo dari laman jdih.setneg.go.id, Rabu, 5 Agustus 2020.

    Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, Jokowi meminta kepala daerah memperhatikan  dan menyesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

    "Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi)," demikian instruksi presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kenali Penyebab dan Cara Mencegah Upaya Bunuh Diri

    Bunuh diri tak mengenal gender. Perempuan lebih banyak melakukan upaya bunuh diri. Tapi, lebih banyak laki-laki yang tewas dibanding perempuan.