Lewat Instruksi Presiden, Jokowi Minta TNI - Polisi Patroli Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan TNI, Polisi, Dishub dan Pemda Kota Tangerang melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada check point di Jalan HOS Cokroaminoto, Larangan, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 April 2020. Tangerang Raya hari ini resmi memberlakukan penerapan PSBB hingga 3 Mei 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas gabungan TNI, Polisi, Dishub dan Pemda Kota Tangerang melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada check point di Jalan HOS Cokroaminoto, Larangan, Tangerang, Banten, Sabtu, 18 April 2020. Tangerang Raya hari ini resmi memberlakukan penerapan PSBB hingga 3 Mei 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Idham Azis mengerahkan pasukan untuk menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

    "Kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat," demikian bunyi salah satu poin Inpres 6/2020 seperti yang dikutip Tempo dari laman jdih.setneg.go.id, Rabu, 5 Agustus 2020.

    Jokowi meneken Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada 4 Agustus 2020

    Lewat Inpres ini, Jokowi meminta kepala daerah membuat peraturan yang memuat ketentuan terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan disertai dengan sanksi bagi pelanggar.

    Dalam pelaksanaan peraturannya, Presiden Jokowi meminta TNI-Polri mendukung kepada daerah dengan mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

    Selain itu, TNI dan Polisi juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, membina masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.