Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Loyalis Tommy Soeharto soal Menkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

image-gnews
Presiden PKS Sohibul Iman berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto seusai konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019. Kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS tersebut sebagai wujud konsolidasi.  TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Presiden PKS Sohibul Iman berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto seusai konferensi pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019. Kunjungan Partai Berkarya ke DPP PKS tersebut sebagai wujud konsolidasi. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Berkarya Tedjo Edhy Purdijatno enggan mengaitkan disahkannya kepengurusan kubu Muchdi Purwoprandjono dengan pengaruh kekuasaan pemerintah. Tedjo mengatakan ia menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Berkarya versi Muchdi Pr.

"Soal diputuskan Menkumham itu, ya, monggo-monggo saja. Saya pada posisi menghargai keputusan Menkumham yang punya kewenangan," kata Tedjo kepada Tempo, Rabu, 5 Agustus 2020.

Tedjo merupakan politikus Partai Berkarya yang berada di kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Di kepemimpinan Tommy, Tedjo sebelumnya didapuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan.

Namun posisi Tommy digoyang oleh sejumlah politikus Partai Berkarya. Pada 11 Juli lalu, mereka menggelar musyawarah nasional luar biasa yang menunjuk Muchdi Pr sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal.

Tedjo mengatakan kubu Tommy Soeharto perlu menggelar rapat pleno terlebih dulu untuk membicarakan langkah yang bakal diambil. Tedjo tetap menilai bahwa Munaslub Berkarya yang digelar kubu Muchdi bukan forum yang legal.

Meski begitu, Tedjo menganggap susah untuk menjembatani kembali Tommy dan Muchdi Pr. Dia pun menyinggung rekam jejak Muchdi di sejumlah partai sebelumnya. Muchdi diketahui kerap berbeda pandangan politik dengan partai tempat dia bergabung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Menurut saya susah (dijembatani). Karena begini ya, kami kedepankan etika, (tapi) kalau dia sudah punya niat seperti itu ya sudah. Dijembatani pun kalau niatnya sudah begitu di tengah jalan terjadi lagi," ujar purnawirawan jenderal yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

Dikenal sebagai suksesor Prabowo Subianto di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) serta ikut mendirikan Partai Gerindra pada 6 Februari 2008, Muchdi malah dua kali tak mendukung koleganya itu di Pilpres.

Di Gerindra, Muchdi sempat menjadi wakil ketua umum. Namun pada 23 Februari 2011 ia berbalik haluan dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan.

Kendati PPP mengusung Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014, Muchdi malah mendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Lulusan Akademi Militer 1970 ini bergabung dengan Relawan Matahari Indonesia dan ikut memenangkan Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

72 Tahun Komando Pasukan Khusus, Daftar 37 Danjen Kopassus Ada Bapak dan Anak

2 hari lalu

Danjen Kopassus baru Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) dan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo saat serah terima jabatan di Markas Kopasus, Cijantung, Jakarta, Jumat (4/12). TEMPO/Subekti
72 Tahun Komando Pasukan Khusus, Daftar 37 Danjen Kopassus Ada Bapak dan Anak

Kopassus merayakan hari jadi ke-72 sejak berdiri pada 16 April 1952. Berikut daftar Danjen Kopassus dari 1952 hingga 2024, ada bapak dan anak.


Apakah itu Yayasan Supersemar, Kasus Apa yang Membelitnya? Berikut Kronologinya

38 hari lalu

Kantor Yayasan Supersemar di Gedung Granadi lantai 4, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu, 8 April 2009. dok/ Yosep Arkian
Apakah itu Yayasan Supersemar, Kasus Apa yang Membelitnya? Berikut Kronologinya

Indonesia pernah diguncangkan dengan kasus penyelewangan dana yang dilakukan kroni Soeharto. Yayasan Supersemar kemudian jadi masalah.


Darma Mangkuluhur Hutomo Anak Tommy Soeharto, Minat Balap hingga Bisnis

8 Februari 2024

Darma Mangkuluhur Hutomo (Instagram.com)
Darma Mangkuluhur Hutomo Anak Tommy Soeharto, Minat Balap hingga Bisnis

Darma Mangkuluhur Hutomo, putra sulung Tommy Soeharto menjadi sorotan publik setelah dikabarkan membuat lapangan golf senilai Rp1,2 triliun


Sosok Darma Mangkuluhur Hutomo, Anak Tommy Soeharto yang Akan Buat Lapangan Golf Rp 1,2 T

8 Februari 2024

Darma Mangkuluhur Hutomo (Instagram.com)
Sosok Darma Mangkuluhur Hutomo, Anak Tommy Soeharto yang Akan Buat Lapangan Golf Rp 1,2 T

Nama putra sulung Tommy Soeharto, Darma Mangkuluhur Hutomo tengah menjadi sorotan publik usai dikabarkan akan membuat lapangan golf senilai Rp 1,2 T.


5 Hal tentang Aset Tommy Soeharto yang Belum Laku Dilelang

28 Januari 2024

Satgas BLBI saat menyita aset PT Timor Putra Nasional di kawasan Industri Mandalapratama Permai, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jumat, 5 November 2021. PT Timor Putra Nasional (TPN) merupakan perusahaan milik putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Foto: Istimewa
5 Hal tentang Aset Tommy Soeharto yang Belum Laku Dilelang

Tommy Soeharto senilai Rp2 triliun yang disita pemerintah melalui Satgas BLBI pada 2021 masih belum laku


Kemenkeu Beberkan Dua Alasan Aset BLBI Tommy Soeharto Rp 2 Triliun Tak Kunjung Laku

26 Januari 2024

Tommy Soeharto sempat mendekam di Lapas Cipinang karena terlibat dalam pembunuhan Syafiuddin Kartasasmita. Selepas bebas, ia kembali berkiprah di partai Golkar dengan jabatan terakhir sebagai anggota dewan pembina. Namun, ia keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Berkarya pada 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kemenkeu Beberkan Dua Alasan Aset BLBI Tommy Soeharto Rp 2 Triliun Tak Kunjung Laku

Kemenkeu akan kembali melelang aset sitaan milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Tata Cahyani Awet Mesra dengan Bobby Tonelli, Netizen: Cocok Banget!

17 Desember 2023

Tata Cahyani dan Bobby Tonelli. Foto: Instagram.
Tata Cahyani Awet Mesra dengan Bobby Tonelli, Netizen: Cocok Banget!

Tata Cahyani dan Bobby Tonelli terlihat makin mesra dari video carpool terbaru. Video mendapatkan dukungan dari publik agar makin langgeng.


Prabowo Bicara Mobil dan Motor Buatan Indonesia, Begini Jejak Mobil Nasional Era Sukarno, Soeharto, hingga Jokowi

20 November 2023

Foto arsip Joko Widodo saat menguji mobil
Prabowo Bicara Mobil dan Motor Buatan Indonesia, Begini Jejak Mobil Nasional Era Sukarno, Soeharto, hingga Jokowi

Prabowo Subianto berjanji akan membuat mobil nasional jika terpilih. Mobnas sejak era Sukarno, Soeharto, hingga Jokowi sebut mobil Esemka.


3 Tahun Lalu Pollycarpus Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Meninggal, Apa Sebabnya?

16 Oktober 2023

Pollycarpus Budihari Priyanto dihukum 14 tahun penjara di tingkat Peninjauan Kembali, yang lebih ringan dari putusan Mahkamah Agung pada 25 Januari 2008 yaitu 20 tahun penjara. TEMPO/Tony Hartawan
3 Tahun Lalu Pollycarpus Terpidana Kasus Pembunuhan Munir Meninggal, Apa Sebabnya?

Hari ini, Sabtu, 17 Oktober 2020 eks terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto meninggal. Ini sebabnya.


Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

5 Agustus 2023

Beberapa kendaraan lapis baja berpatroli di sekitar Jalan Sabang, setelah terjadinya kerusuhan yang disertai penjarahan di tempat tersebut, 14 Mei 1998. Aksi kerusuhan yang melanda kota Jakarta itu membuat terhentinya aktivitas masyarakat. ANTARA/Saptono
Jejak Impunitas dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Pangliam TNI jamin tak ada impunitas dalam kasus korupsi Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Ini jejak impunitas kasus pelanggaran HAM.