Presiden Jokowi Minta 10 Provinsi Ini Fokus Turunkan Angka Stunting

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut angka prevalensi stunting atau gizi buruk semakin menurun di Indonesia. Dari 37 persen pada 2013, turun menjadi 27,6 persen di 2019.

    "Ini penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Target kita, seperti yang saya sampaikan kepada Menteri Kesehatan, pada 2024 harus bisa turun menjadi 14 persen," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas 'Percepatan Penurunan Stunting' di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2020.

    Untuk mencapai target tersebut, kata Jokowi, pemerintah harus fokus menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi. Adapun 10 provinsi itu adalah NTT, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

    "Saya minta nanti Mendagri bisa menyampaikan hal ini kepada gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa agar 10 provinsi tersebut betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan stunting," ujar Jokowi.

    Di samping itu, presiden meminta akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu harus dipastikan tetap berlangsung di tengah pandemi ini.

    "Aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil pada keluarga juga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. Sekali lagi, saya minta agar ini melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RT/RW serta relawan. Kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat," ujar Jokowi.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?