TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku belum menerima surat instruksi partai untuk mengikuti seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH). Meski demikian, instruksi itu akan disampaikan kepada kadernya.
"Suratnya malah belum sampai," kata Rudyatmo, Selasa 4 Agustus 2020. Pria yang menjabat sebagai Wali Kota Solo itu justru mengetahui keberadaan surat itu dari media sosial serta beberapa pemberitaan.
Menurut Rudyatmo, instruksi partai untuk mengikutsertakan kadernya dalam pendampingan PKH sebenarnya merupakan hal yang wajar. "Selama ini PDIP dikenal dekat dengan masyarakat kecil sehingga bisa memahami persoalan di masyarakat," katanya.
Selain itu, kader partai merupakan orang-orang yang cukup terlatih dalam menyerap dan menggali aspirasi. "Tidak ada salahnya untuk dilibatkan dalam kegiatan seperti itu," katanya.
Rudyatmo menyebut upaya pelibatan kader partainya bukan hanya terjadi lantaran jabatan Menteri Sosial dipegang PDIP. "Dulu saat menterinya bukan orang PDIP juga ada kok kader yang ikut jadi koordinator Program Keluarga Harapan," katanya.
Apalagi, mereka juga akan mengikuti seleksi sesuai dengan prosedur. "Kami juga tidak ingin posisi itu dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan, meski dia seorang kader," katanya.
Alasannya, posisi koordinator PKH memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Menurut Rudyatmo, tugas mereka bukan sekadar menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah. "Mereka harus bisa merealisasikan program sehingga keluarga yang didampingi bisa keluar dari kemiskinan," katanya.
Rudyatmo mengaku akan menyosialisasikan mengenai adanya instruksi tersebut kepada kadernya. Meski demikian, pihaknya tidak akan menunjuk orang-orang tertentu untuk mengikutinya. "Yang merasa mampu silakan mendaftar," katanya.