Pesan Yasonna Laoly ke ASN: Jangan Senyum Kalau Terima Amplop

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan arahan saat apel pegawai di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Apel tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan pembangunan Zona Integritas 520 satuan kerja menuju WBK/WBBM. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan arahan saat apel pegawai di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Apel tersebut juga dirangkaikan dengan penguatan pembangunan Zona Integritas 520 satuan kerja menuju WBK/WBBM. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham untuk selalu menjaga integritas. Ia juga menekankan agar ASN meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan petugas yang responsif, proses dan biaya yang transparan, serta bebas dari pungli dan praktik percaloan.

    “Apa susahnya senyum? Gratis. Apa susahnya minta maaf kalau kita membuat pelayanan? Gratis. Hanya jangan kau senyum setelah disorong itu amplop, itu berbahaya. Yang paling bahaya, sudah disorong juga tidak senyum karena kurang banyak. Itu zaman antah-berantah,” ujar Yasonna dalam apel pagi di lapangan upacara Kemenkumham, Jakarta Selatan, 3 Agustus 2020.

    Permintaan Yasonna Laoly itu berkaitan dengan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Kemenkumham. Tahun ini, Yasonna akan mengusulkan 520 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM itu telah dicanangkan Kemenkumham sejak awal 2020 dan saat ini telah memasuki masa evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI).

    Oleh karena itu, Yasonna memerintahkan seluruh Tim Kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan hasilnya harus menunjukkan tren positif. Dengan demikian pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

    “Saya berharap kita tingkatkan pelayanan kita dengan baik. Jangan lupa senyum, jangan lupa minta maaf kalau salah, dan terus perbaiki, tingkatkan kinerjanya,” ujar Yasonna Laoly.

    ACHMAD HAMUDI ASSEGAF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?