Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Naik, Tapi 6 Aspek Ini Masih Buruk

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020.  Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tempo/Nurdiansah

    Buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu, 29 Juli 2020. Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil indeks demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 yang hasilnya adalah 74,92 atau tergolong sedang. Namun dari total 28 indikator yang dinilai, ada 6 faktor yang masih ada di bawah angka 60,0 atau berkategori buruk.

    "Ke depannya ada 6 indikator yang terus diperbaiki karena angkanya di bawah 60," ujar Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, saat mengumumkan hasil IDI 2019, Senin, 3 Agustus 2020.

    Keenam indikator itu berasal dari 3 aspek. Dari aspek Kebebasan Sipil, ada Indikator Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Angkanya sebenarnya naik dari 45,96 pada 2018, menjadi 57,35 pada 2019.

    Selanjutnya ada dua indikator yang berasal dari aspek hak-hak Politik, yaitu indikator Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi dan indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan.

    Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi bahkan angkanya turun, dari 2018 sebesar 59,61, menjadi 58,63 pada 2019. Sedangkan indikator Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, meningkat sedikit menjadi 34,91 pada tahun ini, dari sebelumnya 30,37.

    Tiga indikator terakhir berasal dari aspek Lembaga Demokrasi. Mereka adalah Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD yang ada di angka 46,16 (naik dari sebelumnya 40,35), Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif yang turun dari 20,80 pada 2018 menjadi 16,70 pada 2019, dan Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah yang sedikit meningkat dari sebelumnya 41,42 menjadi 53,43 pada 2019.

    Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Purnomo Sidi, berjanji enam faktor ini akan mendapat perhatian khusus. "Ini akan jadi perhatian khusus dan akan disinergikan dalam kegiatan di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, agar tercapai di selanjutnya," ujar Purnomo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebiasaan Anak Berbohong Dapat Merugikan Mereka Saat Dewasa

    Anak bisa melakukan kebohongan dengan atau tanpa alasan. Berbohong menurut si anak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi yang diterimanya.