Kata KPK Soal Peraturan MA yang Bisa Bikin Koruptor Dipenjara Seumur Hidup

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara KPK, Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Juru bicara KPK, Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keputusan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Dalam aturan ini koruptor yang merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar bisa dipenjara seumur hidup.

    "KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal Tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan, dan lain-lain, serta tindak pidana korupsi lainnya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, lewat pesan singkat, Senin, 3 Agustus 2020.

    Ali berharap dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas perkara dalam putusan tindak pidana korupsi (tipikor). Adapun untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, KPK sedang menyelesaikan penyusunan pedoman tuntutan untuk seluruh pasal-pasal tindak pidana korupsi.

    "Baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan, dan tindak pidana korupsi lainnya," tuturnya.

    Dalam Peraturan MA ini, hakim harus mempertimbangkan sejumlah hal, yaitu kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Lalu rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan atau meringankan, penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

    Berkaitan dengan kategori keuangan dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, terbagi menjadi empat. Keempatnya ialah paling berat lebih dari Rp 100 miliar, berat lebih dari Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar, sedang lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar serta ringan Rp 200 juta sampai Rp 1miliar.

    Sementara dalam mengadili Pasal 3 kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi lima. Yaitu paling berat lebih dari Rp 100 miliar, kategori berat yaitu Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar, sedang lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 25 miliar, ringan Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar serta paling ringan sampai Rp 200 juta.

    Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun atau hukuman seumur hidup dan denda Rp 800 juta-Rp 1 miliar. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp 650-Rp 800 juta. 

    Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp 500-Rp 650 juta. Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp 50 juta-Rp 100 juta.

    Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. Ketua Mahkamah Agung meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.