Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan 6 Syarat TNI Menangani Teroris

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Simulasi ini mengangkat tema

    Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI mengikuti simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 9 April 2019. Simulasi ini mengangkat tema "Satgultor TNI Melaksanakan Penanggulangan Aksi Terorisme di wilayah DKI Jakarta dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI." ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan catatan untuk rencana pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan teroris. Koalisi yang digawangi sejumlah lembaga nonpemerintah ini memberikan enam syarat yang mesti diatur dalam Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI tersebut.

    “Kami berpandangan bahwa Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme perlu memuat prinsip dan substansi pasal-pasal berikut,” kata anggota koalisi dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani, lewat keterangan tertulis, Ahad, 2 Agustus 2020.

    Pertama, kata Julius, fungsi TNI hanya diberikan dalam fungsi penindakan. Penindakan ini pun sifatnya terbatas, yaitu untuk menangani pembajakan pesawat, kapal atau terorisme di dalam kantor perwakilan negara sahabat. Menurutnya, TNI tidak perlu memiliki fungsi penangkalan dan pemulihan dalam penanganan aksi terorisme. Pemberian fungsi penangkalan dan pemulihan sebagaiman diatur dalam draf lama rancangan perpres, kata dia, terlalu berlebihan dan mengancam negara hukum dan hak asasi.

    Kedua, penggunaan dan pengerahan TNI harus atas dasar keputusan politik negara, yakni keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Hal ini, kata dia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Keputusan itu harus dibuat secara tertulis oleh Presiden sehingga jelas tentang maksud, tujuan, waktu, anggaran, jumlah pasukan dalam pelibatannya,” ujar dia.

    Ketiga, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di dalam negeri merupakan pilihan yang terakhir, yakni dilakukan jika kapasitas penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi aksi terorisme tersebut.

    Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma mengimbuhkan, syarat keempat ialah pelibatan TNI sifatnya sementara. Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak boleh bersifat permanen, karena tugas utama TNI sejatinya adalah dipersiapkan untuk menghadapi perang.

    Kelima, pelibatan TNI harus tunduk pada norma hukum dan HAM yang berlaku. Koalisi, kata dia, meminta seluruh prajurit yang terlibat dalam mengatasi aksi teror harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang HAM. Keenam, alokasi anggaran untuk TNI dalam mengatasi aksi terorisme hanya melalu APBN. Pendanaan dengan sumber lainnya semisal APBD, kata dia, hanya menimbulkan beban baru.

    Koalisi meminta pemerintah dan DPR  berhati-hati dan transparan dalam membahas rancangan Perpres ini. “Jika hal itu tidak dilakukan, maka rancangan Perpres tersebut akan membahayakan kehidupan negara hukum, HAM dan demokrasi di Indonesia,” kata Feri.

    Sebelumnya, pemerintah segera melanjutkan pembahasan draf rancangan Perpres mengenai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Menkopolhukam Mahfud Md mengklaim pembahasan akan menjunjung tinggi HAM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.