Kasus Djoko Tjandra, NasDem Minta Penegak Hukum Lakukan Bersih-bersih

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

    Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari meminta Kepolisian RI mengusut tuntas kasus Djoko Tjandra, termasuk memproses hukum semua pihak yang terlibat. Taufik mengatakan penegakan hukum tak boleh berhenti hanya sampai proses eksekusi terpidana Djoko Tjandra.

    "Justru ini harus menjadi awalan bagi Bareskrim Polri mengungkap dan memproses hukum semua yang terlibat membantu pelarian Djoko Tjandra di berbagai instansi," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Ahad, 2 Agustus 2020.

    Taufik mengapresiasi Kepolisian yang dinilainya sudah terlihat melakukan pembenahan internal dengan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang membantu Djoko Tjandra. Tiga jenderal polisi aktif sudah dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat membantu Djoko Tjandra.

    Mereka ialah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Nugroho Slamet Wiwoho. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan juga dicopot dari jabatannya karena bertemu Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019.

    "Sementara langkah-langkah pembersihan di lembaga lain belum terlihat," kata Taufik.

    Taufik mengingatkan ihwal penerbitan paspor Djoko oleh kantor Imigrasi Jakarta Utara, e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Grogol Selatan, dan proses pendaftaran Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Taufik mengatakan hingga kini belum terungkap ke publik siapa aktor yang bermain.

    Menurut Taufik, pergerakan Djoko Tjandra di Indonesia melibatkan berbagai pihak yang bekerja secara jaringan. Mulai dari pemberi informasi untuk memuluskan langkah Djoko, pengaturan waktu dan personel yang mengurus keperluannya, serta kebutuhan lainnya.

    "Bongkar semuanya, jangan sampai negara kita dikuasai mafia hukum," ujar mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini.

    Taufik mendukung Kepala Bareskrim Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mulai menyelidiki dugaan keterlibatan oknum lainnya di instansi-instansi di luar Mabes Polri. Di sisi lain, Taufik juga meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Mahkamah Agung membuka pintu bagi Polri dan membantu pengusutan di lembaganya masing-masing.

    "Harapan kami saat ini ada di pihak Bareskrim, jangan ragu untuk mengusut semuanya, kami berikan dukungan penuh," kata Taufik.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.