Jika Senpi Dibolehkan untuk Bela Diri, Pakar Hukum: Kejahatan Bisa Meningkat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO

    Ilustrasi senjata api. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai jika usul Ketua MPR Bambang Soesatyo ihwal mengizinkan warga sipil menggunakan senjata api atau senpi untuk membela diri, justru akan meningkatkan angka kejahatan.

    "Karena akan jadi mudahnya perizinan senjata api itu jika aturan itu dibuat," ujar Fickar saat dihubungi pada Ahad, 2 Agustus 2020.

    Selain itu, kata Fickar, di tengah melunturnya nilai-nilai kekeluargaan di Indonesia, usul Bamsoet akan berpotensi memperbanyak jumlah pembunuhan dalam keluarga. Sebab, pistol akan menjadi barang biasa di dalam keluarga, terutama bagi mereka yg masih memiliki anak dan remaja.

    Sebelumnya, Bamsoet Bambang Soesatyo mengusulkan kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Idham Azis agar masyarakat yang punya izin kepemilikan senjata api bisa menggunakan peluru tajam pistol kaliber 9mm untuk membela diri.

    Bamsoet mengatakan, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 tahun 2015 mengatur jenis senjata api peluru tajam yang boleh dimiliki masyarakat. Yaitu untuk senapan berkaliber 12 GA dan pistol berkaliber 22, 25, dan 32.

    "Sebetulnya di berbagai negara, sudah memperbolehkan menggunakan pistol kaliber 9 mm. Mungkin Kapolri bisa mempertimbangkan merevisi Perkap tersebut," ujar Bamsoet seperti dikutip dari Antara pada Sabtu, 1 Agustus 2020.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.