DPR Tetap Gelar Rapat dengan Polisi, Jaksa, Kumham Soal Djoko Tjandra

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    Buronan Koruptor Djoko Tjandra saat serah terima tahanan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 31 Juli 2020. Kejaksaan Agung mengeksekusi buron hak tagih Bank Bali, Djoko akan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba cabang Mabes Polri terkait kasus Bank Bali. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung memvonis Djoko 2 tahun penjara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan DPR tetap akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung terkait kasus Djoko Tjandra.

    Rapat ini, kata dia, tidak terpengaruh dengan tertangkapnya Djoko pada Kamis, 30 Juli 2020.

    Sahroni menjelaskan Komisi Hukum DPR RI tetap menjalankan fungsi pengawasan. "Sekalipun Djoko sudah tertangkap maka kelanjutannya adalah mengawasi proses hukumannya," kata politikus NasDem ini saat dihubungi Tempo, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Selain bakal mengawasi proses hukum, kata Sahroni, pihaknya akan menyoroti pidana-pidana baru untuk membidik buron Bank Bali ini.

    Menurut Sahroni, DPR akan menanyakan pula tentang mudahnya Djoko keluar masuk Indonesia serta mereka yang membantu pelarian. "Dalam hal ini saya belom melihat keseriusan Kemenkumham secara Internal melakukan tindakan seperti kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.