Ketua MPR: Dilema Adaptasi Kehidupan Baru

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 8 Juli 2020. Salah satu isu kebangsaan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, yaitu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/Pool

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) memberikan sambutan saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 8 Juli 2020. Salah satu isu kebangsaan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, yaitu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/Pool

    INFO NASIONAL-Data terkini lonjakan kasus Covid-19 di dalam negeri memaksa semua pihak harus bersabar. Sebab, belum semua elemen masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Di lain sisi, masyarakat juga harus beradaptasi dengan pola hidup normal baru.

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, mengatakan lonjakan kasus selama beberapa pekan terakhir menjadi bukti ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan.

    “Pekan ini, jumlah kasus Covid-19 di dalam negeri sudah menembus level 100.000 kasus. Laju penambahannya pun terkesan makin cepat dan terus membesar. Banyak yang mulai cemas karena belum jelas benar kapan kecenderungan seperti sekarang bisa dikendalikan,” ujarnya.

    Sepanjang pekan ini saja, Satgas Covid-19 mengungkap data klaster baru Corona di DKI Jakarta. Total ada 613 klaster, dari perkantoran, pasar, hingga rumah ibadah. Menurutnya, meskipun persentase jumlah pasien yang sembuh juga cukup besar, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengganggap remeh urgensi mematuhi protokol kesehatan. 

    Alasan pertama karena virus ini masih mewabah dan berpotensi menginfeksi, sedangkan para ahli belum ada yang bisa memprediksi kapan pandemi berakhir.

    “Jika jumlah kasus terus bertambah, potensi kematian juga meningkat sebagaimana terjadi Amerika Serikat (AS) maupun Brasil,” katanya.

    Kedua, klaim tentang vaksin penangkal virus ini oleh beberapa negara masih dalam tahap uji coba, sehingga belum akan tersedia untuk umum dalam jangka dekat. Ketiga, karantina mandiri hingga penerapan protokol kesehatan menjadi cara yang cukup efektif menghindari penularan. 

    Keempat, keberhasilan menekan jumlah kasus Covid-19 tidak hanya menyehatkan dan menyelamatkan banyak orang, tetapi juga akan membentuk persepsi positif untuk negara-bangsa. Sekadar contoh pembanding, masyarakat Eropa kini membuat pembatasan bagi warga AS untuk berkunjung ke benua itu karena persepsi tentang penanganan Covid-19 yang kurang baik. Bambang berharap persepsi komunitas global tentang Indonesia tidak seperti itu.

    Meskipun kepatuhan terhadap protokol kesehatan tidak bisa ditawar, tetapi penerapan pola hidup normal baru tak boleh dipaksakan karena masyarakat belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan. 

    Maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di DKI Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur, dan kecenderungan itu tercermin dari lonjakan kasus baru di Jakarta dan Jawa Timur. Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, AS hingga Brasil.

    Sebagaimana dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat, 24 Juli 2020, mencatat lonjakan kasus di Eropa dalam dua minggu terakhir. Dari sekitar 15 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia, seperlimanya tercatat di Eropa dengan total kematian 207.118. Lonjakan kasus di benua itu terjadi akibat kelalaian warga Eropa melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. Kecenderungan tersebut diharapkan menjadi cermin bagi semua pemerintah agar lebih mengedepankan aspek kehati-hatian.

    Bambang mengimbau kepada semua pemerintah daerah untuk semakin bijaksana dan lebih mengutamakan aspek kehati-hatian dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru. “Masyarakat harus terus menerus diajak dan didorong untuk patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.