Respon DPR Bahas Omnibus Law, KSPI Ancam Lakukan Aksi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ratusan buruh akan kembali melakukan aksi ke DPR RI dan Kantor Menko Perekonomian pada Senin 3 Agustus 2020. Aksi ini dilakukan, sehubungan dengan adanya informasi Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.

    “Hal ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa KSPI akan melakukan aksi tiap pekan, setiap kali DPR RI membahas omnibus law,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu 1 Agustus 2020.

    Menurutnya, aksi serupa juga akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

    "KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang keterbukaan informasi yang menjadi hak publik" kata Said Iqbal.

    KSPI menuntut agar pimpinan DPR RI dan pimpinan Baleg mengumumkan, bahwa setiap rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja diumumkan secara terbuka ke publik. Di mana Jadwal Sidang secara keseluruhan pembahasan harus diumumkan terbuka kepada publik dari mulai awal hingga akhir pembahasan RUU tersebut. Baik untuk rapat atau sidang yang sifatnya tertutup maupun terbuka.

    Ia mengancam akan segera mengajukkan gugatan ke pengadilan terhadap pimpinan DPR dan Panja bila tidak ada pengumuman secara terbuka jadwal rapat atau sidang pembahasan RUU Cipta Kerja.

    “Tuntutan ini sesuai dengan prinsip dalam UU tentang keterbukaan informasi untuk publik," tutur Said Iqbal.

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Inpres Jokowi Mencampur Militer dengan Sipil dalam Penerapan Protokol Kesehatan

    Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk membantu penerapan protokol kesehatan menghadapi Covid-19.