INFO NASIONAL - Perihal industri batu bara di Indonesia yang dianggap sebagai primadona ketahanan energi nasional merupakan persoalan yang kompleks dan saling berkaitan dalam berbagai aspek. Mulai soal teknis pertambangan, bisnis, hingga regulasi yang melibatkan kebijakan pemerintah dan masukan masyarakat jadi topik yang menarik untuk ditelaah, apalagi mengingat kontribusi batu bara secara ekonomi.
Kondisi zaman yang dinamis dan terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi industri batu bara di Indonesia dalam mendukung ketahanan energi nasional. Untuk membahas hal ini, Tempo menggelar Forum Energi bertema “Peran Batu Bara dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional” pada Selasa, 28 Juli 2020, secara live streaming di Youtube dan Facebook Tempo.
Adapun narasumber yang dihadirkan, yakni Azis Armand, Vice President Director & CEO Indika Energy; Sujatmiko, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM; Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia; serta Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR RI; dan dipandu oleh Tomi Aryanto, Direktur Tempo.co.
Sujatmiko menyampaikan, industri batu bara tetap berpotensi jadi andalan energi di masa depan karena manfaatnya sebagai sumber energi kehidupan, sumber investasi, dan sumber pengembangan ekonomi nasional.
Sejalan dengan ini, Hendra Sinadia menambahkan, saat ini adalah momentum dimana seluruh pihak yang bergerak di bidang pertambangan batu bara untuk bersatu dalam menghadapi situasi yang sulit ini.
Sementara itu, Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pentingnya sumber daya batu bara ini membutuhkan regulasi yang jelas dan melindungi semua pihak, seperti Undang- undang (UU) nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba yang disahkan Mei lalu. “Yang perlu digarisbawahi dari keberadaan UU Minerba adalah, perlu adanya kepastian hukum kepada semua teman-teman kita yang bergerak di industri pertambangan ini, khususnya batu bara,” kata Maman.
Azis Armand sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan menyampaikan, seluruh pihak yang bergerak di industri batu bara memang butuh kepastian hukum yang melindungi usaha dari segi investasi dan tanggung jawab perusahaan.
Azis beranggapan bahwa keberadaan UU Minerba akan meningkatkan penerimaan negara. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan tiga azas yang berkaitan dengan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Azas peningkatan penerimaan negara, azas keekonomisan, dan asas kesetaraan agar sedianya dapat dipertimbangkan. Penerimaan negara adalah satu amanah yang memang
harus terjadi. Lalu, siapapun yang memiliki perusahaan tersebut harus menguntungkan (negara),” ujarnya.
Sesuai dengan amanah UU, peningkatan penerimaan negara merupakan sesuatu yang perlu terjadi. Terkait azas keekonomisan, apa pun yang ingin dilakukan harus tetap menguntungkan kegiatan pertambangan dengan penerapan kaidah-kaidah manajemen dan biaya yang baik.
Dilihat dari azas kesetaraan, Azis berpendapat bahwa sejak diberlakukan UU dan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), hanya dikenal istilah izin namun tidak ada lagi istilah kontrak karya atau PKP2B. “Sementara di sisi lain kita melihat, ada beberapa perbedaan baik dari penetapan tarif maupun pajak dan bukan pajak. Sementara barang yang kita usahakan adalah sama,” tuturnya.
Azis mengatakan, Indika Energy dan anak-anak perusahaannya akan terus berpartipasi dalam pembangunan negara, serta meningkatkan program-program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. (*)
Info Tempo
