Ditanya Kelanjutan RUU Cipta Kerja, Airlangga: Partai Kompromi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich (kanan) bergegas usai memberikan keterangan pers tentang bimbingan teknis (Bimtek) pengurus Partai Golkar untuk Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich (kanan) bergegas usai memberikan keterangan pers tentang bimbingan teknis (Bimtek) pengurus Partai Golkar untuk Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ihwal partai kompromi terkait klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

    Istilah ini disampaikan Airlangga saat ditanya soal pembahasan pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU tersebut oleh tim teknis beranggotakan pemerintah, pengusaha, dan kelompok buruh. "Partai kompromi," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 31 Juli 2020.

    Saat ditanya lebih lanjut ihwal istilah tersebut, Airlangga mengatakan sudah ada kesepakatan di dalam tim teknis tersebut. "Iya artinya semuanya sudah kompromi, sudah ada kesepakatan."

    Airlangga menuturkan tim teknis bentukan pemerintah itu sudah hampir rampung membahas klaster ketenagakerjaan dalam omnibuss law. Klaster ketenagakerjaan tersebut tengah ditunda pembahasannya lantaran ditolak kelompok buruh.

    Tim teknis omnibus law ini sebelumnya dibentuk pada medio Juni lalu. Tim dibentuk setelah pertemuan sejumlah serikat buruh dengan pemerintah di kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. pada Rabu, 10 Juni 2020.

    Sekitar dua pekan lalu, dua serikat buruh besar, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyatakan keluar dari tim teknis. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tim itu terkesan hanya formalitas.

    Menurut Airlangga, tim teknis tetap bekerja dan hampir merampungkan pembahasan. Namun ia berujar detail perkembangan kerja tim teknis itu ada pada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

    Meski tak merinci tenggat pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR, Airlangga mengatakan aturan itu ditargetkan cepat rampung. "Secepat-cepatnya, lebih cepat lebih baik."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Seragam Baru Satpam Mirip Polisi dalam 4 Hal Baru Terkait Pam Swakarsa

    Kapolri Jenderal Idham Azis meneken peraturan tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Dalam aturan itu, seragam baru satpam jadi mirip polisi.