Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laju Positif Covid-19 Indonesia Lampaui WHO, PPP: Ada Masalah Besar Penanganan

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menyoroti laju positif Covid-19 atau positivity rate corona di Indonesia yang mencapai angka 13,3 persen per 29 Juli 2020. Laju positif ini melampaui standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.

"Positivity rate di Indonesia yang mencapai 13,3 persen pada 29 Juli yang jauh di atas standar positivity rate WHO menunjukkan ada masalah besar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2020.

Menurutnya jumlah positivity rate corona berpotensi bertambah besar mengingat uji spesimen di Indonesia masih cukup kecil, yakni sekitar 0,5 per 1.000 penduduk. Kapasitas uji ini juga masih di bawah standar WHO, yaitu 1 per 1.000 penduduk.

Hingga saat ini, baru DKI Jakarta yang rasio pengujiannya di atas standar WHO yaitu hampir 4 per 1.000 penduduk. Meski begitu, Baidowi mengatakan jumlah penduduk Jakarta pun sangat kecil jika dibanding keseluruhan penduduk Indonesia. "Jika rasio uji spesimen corona ditingkatkan minimal standar WHO, maka kemungkinan besar positivity rate Corona akan bertambah besar lagi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini.

Apalagi, kata Baidowi, saat ini protokol kesehatan juga banyak dilanggar. Pelanggaran disebutnya marak terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur. Menurut dia, masyarakat seakan tak menyadari adanya pandemi Covid-19 atau tidak menganggap pandemi berbahaya sehingga tetap beraktivitas di luar rumah seperti biasa.

Baidowi berujar potensi bertambahnya laju peningkatan Covid-19 juga semakin terlihat setelah munculnya banyak klaster penularan baru. Di Jakarta misalnya, baru-baru ini ditemukan 59 klaster perkantoran dengan 375 pegawai positif Covid-19.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mirisnya, sebagian besar berasal dari perkantoran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemda. Ini menunjukkan pemerintah sendiri kurang berhasil dalam mengedukasi pegawai mereka," ujar politikus PPP ini.

Pemerintah, lanjut Baidowi, perlu memiliki langkah luar biasa untuk mencegah atau minimal memperlambat penularan Covid-19 di Tanah Air. Apalagi rata-rata kematian di Indonesia saat ini sebesar 4,7 persen, juga jauh di atas rata-rata kematian dunia sebesar 4,2 persen.

Baidowi berujar, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa dan kreatif khususnya demi menyadarkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan. "Jika tidak, maka bukan tidak mungkin angka kematian di Indonesia akan meningkat dan melampaui negara lain yang lebih dulu mengalami masalah Corona, dan ini sama-sama tidak kita inginkan," ujar dia.

Hingga 29 Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 104.432 kasus. Angka pasien sembuh sebanyak 62.138 orang, sedangkan 4.975 orang meninggal. Angka kasus positif dan meninggal ini sudah melampaui jumlah kasus di Cina, negara yang pertama kali melaporkan dan menjadi episentrum Covid-19.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

8 jam lalu

Pengunjung yang mengenakan masker pelindung berdoa pada hari kerja pertama Tahun Baru 2023 di kuil Kanda Myojin, yang sering dikunjungi oleh para pemuja yang mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 4 Januari , 2023. REUTERS/Issei Kato
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

2 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

PPP akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

3 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

3 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

3 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

3 hari lalu

(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi PDIP dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada serentak 2024.


Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

3 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

MK menyatakan Arsul Sani tetap menangani permohonan perselisihan hasil PHPU Pilpres selama tidak ada keberatan dari para pihak.