Jemput Joko Tjandra, Polisi Sudah Bersiaga di Halim Perdanakusuma

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    Joko S Tjandra. Dok. TEMPO: Amatul Rayyani

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dipastikan telah menangkap buron Joko Tjandra pada malam Idul Adha, Kamis, 30 Juli 2020. Saat ini, Joko sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia dari lokasi penangkapan di Malaysia.

    "Malam ini kita berhasil, dalam perjalanan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juli 2020.

    Joko dan tim kepolisian akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Di lokasi ini sejumlah petugas telah berjaga. Sesampai di Jakarta, Joko akan digiring langsung ke Kantor Bareskrim di Jakarta Selatan.

    Joko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Joko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

    Pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko.

    Joko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Joko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.