Jokowi Teken PP tentang Penyandang Disabilitas di Peradilan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penyandang disabilitas fisik dan pegawai Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta memproduksi masker kain di Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 April 2020. Balai tersebut terus memproduksi masker kain untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Corona, seiring berkurangnya masker sekali pakai di pasaran. ANTARA/Maulana Surya

    Sejumlah penyandang disabilitas fisik dan pegawai Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta memproduksi masker kain di Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 April 2020. Balai tersebut terus memproduksi masker kain untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Corona, seiring berkurangnya masker sekali pakai di pasaran. ANTARA/Maulana Surya

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. PP ini diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli lalu.

    Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia mengatakan terbitnya PP ini menjawab kebutuhan akomodasi layak bagi disabilitas yang dalam proses peradilan dan penegakan hukum. Aturan ini, kata dia, merupakan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    "Ini adalah kemajuan pesat bagi Indonesia dalam fungsinya untuk melindungi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Juli 2020.

    Angkie menyebut PP tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan memiliki maksud untuk mewujudkan proses peradilan yang adil untuk Penyandang Disabilitas.

    Akomodasi yang layak itu terdiri dari perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif. Kemudian penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan pendamping disabilitas atau penerjemah

    "Fasilitas akomodasi layak tersebut didasarkan pada ragam penyandang disabilitas yang menjalani proses peradilan, mulai dari fisik, intelektual, mental, hingga sensorik," kata Angkie.

    Melalui PP Nomor 39 Tahun 2020, Angkie mengatakan proses peradilan bahkan bisa ditunda hingga penyandang disabilitas mendapat pendampingan dan akomodasi layak sesuai kebutuhannya.

    "Mari kita kawal peraturan pemerintah ini dalam implementasinya di lapangan, sehingga aturan yang dibentuk ini memang bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh disabilitas di Indonesia tanpa mengurangi peran dan fungsinya sebagai warga negara yang sama dalam kedudukan hukum," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jaksa Pinangki Ditahan, Diduga Terima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra

    Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi. Ia dikabarkan menerima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra.