TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Guru Indonesia (PGRI) memastikan tidak akan bergabung kembali dengan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ini. “PGRI tetap mundur,” kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi kepada Tempo, Kamis, 30 Juli 2020.
Unifah mengatakan, PGRI menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang telah menerima masukan PGRI, Muhammadiyah, dan LP Ma’arif NU terkait POP.
PGRI, kata Unifah, menyarankan agar POP ditunda tahun ini. Ia juga menyarankan agar dana POP sebesar Rp 595 miliar sebaiknya dialokasikan untuk membantu para guru, siswa, dan tenaga honorer yang kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. “Lagi suasana susah, lebih baik membantu siswa dan guru,” katanya.
Selain itu, Unifah juga meminta Kemendikbud melakukan evaluasi secara komprehensif, mulai dari konsep program, cara mendelivery program, proses, hingga rekrutmen harus dilakukan transparan dan independen, serta melihat rekam jejak peserta POP.
Bila evaluasi komprehensif dilakukan, Unifah mengatakan PGRI bersedia mengikuti POP di tahun depan. “Kami mengharapkan tahun depan dilakukan rekrutmen baru dengan usulan dari kami semua, masyaraakt, maka PGRI dengan senang hati akan mempertimbangkan ikut serta kembali,” ujar Unifah.
LP Ma’arif NU bersama PP Muhammadiyah dan PGRI memutuskan mundur dari POP Kemendikbud. Setelah memberikan sejumlah kritikan, ketiga organisasi ini diminta untuk kembali bergabung dengan POP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
Nadiem Makarim menyebut ketiga organisasi itu merupakan mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.
FRISKI RIANA