Kejagung Copot Jaksa Pinangki, MAKI: Seharusnya Dipecat

Reporter

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan tidak puas dengan langkah Kejaksaan Agung atau kejagung yang hanya mencopot jabatan Pinangki Sirna Malasari sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan.

"Pinangki harusnya dipecat dengan tidak hormat karena diduga bertemu Joko Tjandra," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis pada Kamis, 30 Juli 2020.

Boyamin memaparkan sejumlah alasan mengapa Pinangki seharusnya dipecat. Pertama, Pinangki diduga tak kooperatif selama pemeriksaan. Ia disebut tak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik terhadap penyidik.

"Semestinya hal ini menjadi faktor Pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat," kata Boyamin.

Kemudian, terdapat dugaan bukti yang cukup berupa pengakuan Anita Kolopaking yang telah jujur mengakui bersama Pinangki bertemu Joko Tjandra di Malaysia. Keterangan Anita Kolopaking ini semestinya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Joko Tjandra.

Selanjutnya, menurut Boyamin, sanksi pencopotan jabatan hanya semata mata didasarkan 9 kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan. "Kejaksaan Agung berdalih belum memeriksa Joko Tjandra untuk mengabaikan dugaan pertemuan tersebut," ucap dia.

Boyamin juga menuding Kejaksaan Agung menutupi tempat bepergian Pinangki keluar negeri hanya Singapura dan Malaysia. Padahal, kata dia, Pinangki juga diduga pergi ke Amerika Serikat.

Kejaksaan Agung mencopot jabatan Pinangki setelah ketahuan bepergian ke luar negeri sebanyak sembilan kali di sepanjang 2019. Alhasil, Pinangki melanggar Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa setiap PNS wajib menaati peraturan kedinasan yang berlaku.

Selain itu, Pinangki juga disebutkan melanggar Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Lalu, Pasal 3 huruf a mengatur bahwa jaksa menaati perundang-undangan serta peraturan kedinasan yang berlaku.

Kemudian, Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa jaksa dilarang menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

ANDITA RAHMA






Amerika Curiga Ada Warga Salahgunakan Program Bantuan Covid-19

1 jam lalu

Amerika Curiga Ada Warga Salahgunakan Program Bantuan Covid-19

Ada sekitar 69.323 kartu jaminan sosial atau Social Security Numbers (SSNs) yang digunakan untuk mendapatkan dana bantuan dari total USD 5,4 miliar


Jaksa Akui Ada Dilema Yuridis dalam Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

14 jam lalu

Jaksa Akui Ada Dilema Yuridis dalam Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

Jaksa penuntut umum mengakui ada dilema yuridis dalam menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.


Terkini: JD.ID Tutup 31 Maret 2023, Kejagung Periksa 10 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo

15 jam lalu

Terkini: JD.ID Tutup 31 Maret 2023, Kejagung Periksa 10 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo

JD.ID tutup 31 Maret 2023 dan akan fokus ke rantai pasok lintas negara. Kejagung memeriksa 10 orang di kasus korupsi BTS Kominfo.


Kejagung Periksa 10 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Siapa Saja?

18 jam lalu

Kejagung Periksa 10 Orang di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Siapa Saja?

Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa 10 orang di kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS).


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Pengacara Putri Candrawathi Sebut Hasil Poligraf Tidak Valid dan Cacat Hukum

5 hari lalu

Pengacara Putri Candrawathi Sebut Hasil Poligraf Tidak Valid dan Cacat Hukum

Pengacara Putri Candrawathi menyimpulkan hasil Poligraf kurang valid dan cacat hukum pada sidang pledoi di PN Jaksel


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

5 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan AD, 180 Aset Tanah dan Bangunan Disita

6 hari lalu

Dugaan Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan AD, 180 Aset Tanah dan Bangunan Disita

Tim Koneksitas yang terdiri dari jaksa, oditur, dan penyidik Pusat Polisi Militer TNI AD telah menyita 180 aset tanah dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan (TWP) Angkatan Darat (AD).


Tenaga Kesehatan di Arab Saudi Dihukum 5 Tahun Penjara karena Menyiksa Bayi

7 hari lalu

Tenaga Kesehatan di Arab Saudi Dihukum 5 Tahun Penjara karena Menyiksa Bayi

Tenaga kesehatan di Arab Saudi dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan harus membayar uang denda setelah ketahuan melakukan kekerasan pada bayi


Kronologi Seteru Jaksa vs LPSK dalam Kasus Tuntutan Hukuman Pidana Richard Eliezer 12 Tahun

10 hari lalu

Kronologi Seteru Jaksa vs LPSK dalam Kasus Tuntutan Hukuman Pidana Richard Eliezer 12 Tahun

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Richard Eliezer dinilai LPSK terlalu berat sebagai justice collaborator. Jaksa pun menuduh LPSK lakukan intervensi.