Tolak Nadiem, LP Ma'arif NU Akan Danai Sendiri Program Organisasi Penggerak

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)

    Mendikbud RI Nadiem Makarim meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu 8 Juli 2020, terkait persiapan dibukanya kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah yang rencananya mulai Senin 13 Juli 2020. (Antara/Aditya Rohman)

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama memutuskan untuk tidak akan kembali bergabung dengan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi mengatakan lembaganya sudah melaksanakan POP jauh sebelum ada program dari Kemendikbud. “Jadi, dengan atau tanpa POP kemendikbud, kami tetap melaksanakan POP,” kata Arifin kepada Tempo, Kamis, 30 Juli 2020.

    Arifin mengatakan, LP Ma’arif NU akan melaksanakan POP seperti yang selama ini dilakukan. Ia juga menegaskan pelaksanaan POP akan menggunakan biaya sendiri. “Karenanya tidak perlu dimasukkan dalam daftar penerima dana POP Kemendikbud,” katanya.

    LP Ma’arif NU bersama PP Muhammadiyah dan PGRI memutuskan mundur dari POP Kemendikbud. Setelah memberikan sejumlah kritikan, ketiga organisasi ini diminta untuk kembali bergabung dengan POP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

    Nadiem menyebut ketiga organisasi itu merupakan mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.

    "Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul," ucap Nadiem lewat rekaman video yang diunggah pada Senin, 28 Juli 2020.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jaksa Pinangki Ditahan, Diduga Terima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra

    Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi. Ia dikabarkan menerima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra.