TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi di Indonesia cukup luas dari pejabat tinggi hingga di level bawah. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Ghufron mengatakan ada lima potensi atau faktor penyebab korupsi yaitu sistem birokrasi dan ketatanegaraan, integritas, penghasilan/remunerasi, kontrol/pengawasan dan budaya. Terkait penghasilan Nurul mengungkapkan bahwa kelayakan penghasilan bagi aparatus negara harus terjamin.
“Tentu kalau gajinya kecil sementara yang dikelolanya milyaran dan triliunan maka pasti akan menggoda. Maka kelayakan penghasilan harus dijamin,” ujarnya pada acara bedah buku Koruptor Go To Hell : Gurita Korupsi Di Indonesia yang bertajuk Milenial Anti Korupsi, secara virtual Rabu, 29 Juli 2020.
Ia menyampaikan bahwa korupsi telah mengakibatkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap pejabat. Konsekuensinya, banyak nomenklaturyang sebenarnya bersifat positif, terdistorsi maknanya menjadi negatif.
“Contohnya kata lobi. Kata lobi merujuk pada proses politik yang biasa saja. Di belahan dunia mana pun politisi memang melakukan lobi. Namun, sekarang di Indonesia kata ini seakan bermakna kongkalikong untuk suap,” ujar Nurul.
Selain kata lobi, ia juga menunjukan bagaimana kata seperti refrensi, politik dan endorsement bergeser maknanya menjadi negatif. Dan sebaliknya, kata seperti korupsi sudah naik daun dan dianggap sesuatu yang lumrah dilakukan oleh politisi. “Bahkan orang mengatakan koruptor adalah orang yang lagi apes, seakan akan yang ditangkap hanya karna lagi apes, karena yang lain seakan juga melakukan tapi tidak tertangkap,” ujarnya.
Selain itu, sepakat dengan Esther Roselinne, penulis buku Koruptor Go To Hell, Nurul mengungkapkan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, analisnya tidak cukup hanya berkutat pada kasus yang nampak seperti operasi tangkap tangan, melainkan harus menengok faktor yang mengkondisikannya. “Untuk memberantas korupsi perlu dianalisa gejala yang dibuku ini dianggap sebagai fenommena gunung es,” tutur Nurul.
RAFI ABIYYU
