Pemerintah Sebut Aktivitas Ekonomi Perlu Kontak Fisik

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyebut sampai saat ini ekonomi digital belum mampu menggantikan ekonomi konvensional. Krisis di bidang kesehatan yang terjadi membuat masyarakat tidak berani keluar rumah dan kontak fisik tidak terjadi.

    "Sehingga kegiatan ekonomi juga berkurang drastis. Kontak fisik yang digantikan oleh kontak digital atau virtual belum sama level aktivitas ekonominya seperti kontak fisik biasa," kata Budi via telekonferensi dari kantor presiden, Rabu, 29 Juli 2020.

    Untuk itu, ujar dia, program-program kesehatan menjadi prioritas untuk menumbuhkan kembali rasa aman di tengah masyarakat. "Semakin cepat kami membangun rasa aman di tengah masyarakat, orang akan berani keluar rumah, melakukan kontak fisik dan kegiatan ekonomi berputar kembali," tutur Budi. Selanjutnya, ruang fiskal pemerintah kembali ke level normal.

    Budi menekankan hal ini tentu hanya bisa terjadi jika masyarakat juga mau bekerja sama dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

    "Gampangnya itu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Jadi 3M itu saja kalau dijalankan dengan disiplin, harusnya risiko penularan dan penyebaran bisa kita kurangi," ujar Budi Gunadi Sadikin.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.