Menanti Delapan Tahun, LPSK: Perpres Hak Anak Korban dan Saksi Penting

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus melakukan aksi simpatik mendukung penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat berlangsungnya Car Free Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 1 Maret 2020. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster dengan tulisan bernada dukungan terhadap KPAI. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi ekstra kampus melakukan aksi simpatik mendukung penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat berlangsungnya Car Free Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 1 Maret 2020. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster dengan tulisan bernada dukungan terhadap KPAI. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandar mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Terbitnya perpres ini berjarak delapan tahun dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

    Meski baru muncul saat ini, Livia menilai perpres tersebut hadir pada saat yang tepat, saat banyak pihak telah lama menunggu kehadirannya, termasuk LPSK. “Memang cukup lama rentang waktunya, makanya kami sangat berharap peraturan ini segera terbit” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2020.

    Menurut Livia, perpres ini bakal LPSK gunakan sebagai acuan operasional dalam memberikan jaminan hak–hak anak korban dan anak saksi yang tersangkut kasus pidana. Sebab, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak menyinggung peran LPSK dalam pemenuhan hak anak korban dan hak anak saksi. “Perpres ini sangat membantu tugas LPSK kedepannya, kami siap laksanakan mandat perpres ini” ucap dia.

    Ia menjelaskan perpres ini memberikan sejumlah mandat kepada LPSK untuk memenuhi sejumlah layanan seperti rehabilitasi medis dan sosial anak saksi dan korban; jaminan keselamatan (fisik, mental dan sosial); serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

    Selain itu, aturan ini mengamanatkan LPSK untuk memberikan jaminan keselamatan bagi anak saksi dan korban yang meliputi : perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan atau harta benda; perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian; kerahasiaan identitas; pengurusan identitas baru; penyediaan tempat kediaman baru; hingga pemberian nasihat hukum dan atau pendampingan bagi anak saksi dan korban.

    Livia menuturkan perpres ini akan menjadi acuan LPSK untuk segera mengembangkan kantor perwakilan daerah agar layanan bagi anak saksi dan anak korban semakin mudah diakses. "Saat ini sudah ada dua kantor perwakilan LPSK yang siap beroperasi setelah sempat terhambat karena wabah Covid-19, yakni di Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kota Yogyakarta)," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.