Komnas HAM Sebut New Normal Perparah Kasus Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Mochammad Choirul Anam (kedua kiri) memberikan pernyataan terkait kasus penyiraman Novel Baswedan di Media Center Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Komnas HAM merekomendasikan dua hal kepada KPK, yaitu sistem keamanan bagi seluruh pegawainya dan melakukan langkah hukum atas kasus Novel. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Mochammad Choirul Anam (kedua kiri) memberikan pernyataan terkait kasus penyiraman Novel Baswedan di Media Center Komnas HAM, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Komnas HAM merekomendasikan dua hal kepada KPK, yaitu sistem keamanan bagi seluruh pegawainya dan melakukan langkah hukum atas kasus Novel. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, menyatakan penerapan new normal di Indonesia menjadi salah satu penyebab kekacauan penanganan Covid-19 di Indonesia. Alih-alih memperbaiki ekonomi, kebijakan ini justru memperparah kasus Covid-19 di tanah air.

    "Status new normal membawa sesuatu yang tak baik dalam konteks pemulihan kehidupan kesehatan kita," kata Anam dalam diskusi via teleconference, Selasa, 28 Juli 2020.

    Anam mengatakan berbagai jurnal ilmiah dan ahli yang datang langsung ke Komnas HAM mengatakan ada sejumlah persyaratan minimal untuk menerapkan new normal. Syarat itu ialah tren orang terpapar menurun, mobilisasi orang terkendali, hingga kesiapan alat kesehatan, dan petugas medis.

    Namun yang terjadi, kata dia, sebelum syarat-syarat minimal itu terpenuhi pemerintah sudah menerapkan new normal. Dimulai dari jumlah kasus yang belum menurun, lalu kemudian mobilisasi orang yang tak terkendali akibat mudik.

    Ia menilai kesiapan alat dan petugas kesehatan hingga saat ini belum maksimal. "Bahkan beberapa teman saya petugas medis yang dijanjikan tambahan perolehan karena kerja keras 24 jam, ya belum dapat. Padahal presiden sudah mewanti-wanti untuk diberikan," kata Anam.

    Anam mengatakan penerapan new normal memperburuk kedisiplinan dan solidaritas masyarakat. Di awal fase Covid-19 menyerang, orang benar-benar patuh dengan alasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Angka kasus penolakan jenazah terpapar Covid-19 hanya beberapa. Namun setelah new normal, ia mengatakan, kasus serupa meningkat jumlahnya.

    "Akhirnya petugas kesehatan, kepolisian juga susah menghadapinya. Di fase awal tegas, petugas kesehatan tegas, kepolisian tegas. Itu kemunduran yang secara gamblang kita potret," kata Anam.

    Hal ini yang menurut Anam memperparah jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sudah menembus angka 100 ribu kasus. Bahkan angka ini melebihi Cina, negara yang menjadi episentrum awal virus ini.

    "Semakin lama ini tak tertangani, padahal di konteks HAM itu ada yang disebut progressive realization. Harus ada realisasi yang progresif, yang semakin lama semakin bagus, bukan semakin lama semakin buruk," kata Anam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.