Jokowi Revisi Perpres BIN, Ada Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden baru Nomor 79 Tahun 2020 yang isinya merevisi Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (BIN). Perpres ini diundangkan pada 20 Juli 2020 lalu.

    Dalam salinan yang diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 27 Juli 2020, Perpres ini memuat penambahan jabatan baru di BIN. Dalam Pasal 5, disebutkan adanya penambahan jabatan, yakni Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.

    Penjelasan terkait fungsi baru dari jabatan ini tertuang dalam tiga pasal baru yang diselipkan di antara Pasal 28 dan Pasal 29. Tiga pasal baru itu yakni Pasal 28A, 28B, dan 28C.

    Pasal 28 menjelaskan bawah Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

    Di Pasal 28B, Deputi VIII disebutkan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur.

    Pada Pasal 28C dijelaskan bahwa jabatan baru ini akan memiliki 8 fungsi yang mencangkup:
    a. penyusunan rencana kegiatan dan atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
    b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
    c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
    d. pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur
    e. pengendalian kegiatan penelusuran (clearance)terhadap calon pejabat aparatur
    f. pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan
    g. pengendalian kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur 
    f. penyusunan laporan Intelijen pengamanan aparatur

    Meski begitu, tak ada penjelasan detail mengenai aparatur yang dimaksud dalam Perpres tersebut.

    Ini merupakan kali kedua Perpres mengenai Badan Intelijen Negara direvisi Jokowi. Sebelumnya, Jokowi meneken Perpres Nomor 73 tahun 2017 yang merevisi Perpres lama BIN. Saat itu, terdapat penambahan jabatan baru, yakni Deputi Bidang Intelijen Siber.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.