Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Berbasis Bukti Membantu Pemerintah Tangani Masalah Kesehatan

image-gnews
Penggunaan masker di tempat umum, sangat penting untuk mengurangi beredarnya penyakit yang disebabkan virus.
Penggunaan masker di tempat umum, sangat penting untuk mengurangi beredarnya penyakit yang disebabkan virus.
Iklan

INFO BISNIS-- Awal 2020  ini, WHO merilis daftar 13 tantangan kesehatan global yang akan dihadapi selama satu dekade ke depan, dan pencegahan penyakit menular serta akses ke produk berbahaya menjadi perhatian utama bagi pemerintah di seluruh dunia untuk diatasi.

Dari sudut pandang regulasi, pemerintah di banyak negara telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam mengatasi masalah ini, mulai dari persiapan dalam menangani pandemi seperti Covid-19 hingga mengurangi tingginya angka prevalensi merokok. Beberapa keputusan terbaik dibuat berbasis data dan bukti ilmiah, seperti menggunakan pendekatan pengurangan dampak buruk dalam mengelola Covid-19, epidemi HIV dan prevalensi merokok.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair diketahui telah berhasil dalam membuat perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat Inggris untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyelesaikan masalah, berorientasi jangka panjang, dan berlandaskan bukti, dibandingkan dengan kebijakan yang diformulasikan dari potongan-potongan fakta.

Berkaca dari pandemi Covid-19. Dengan pengetahuan yang sangat sedikit mengenai penyakit yang menular dengan sangat cepat ini, pemerintah di seluruh dunia masing-masing dipaksa untuk mencari bukti ilmiah dalam merumuskan kebijakan untuk melandaikan kurva penyebarannya. Hasilnya, beberapa negara lebih berhasil dalam menangani hal ini dibandingkan negara lainnya.

Negara-negara seperti Selandia Baru dipuji atas kemampuan mereka dalam menangani Covid-19 dengan sangat baik. Selandia Baru mengandalkan ilmu pengetahuan untuk mendorong peraturan yang paling ketat dalam menutup gelombang masuk virus dan menghentikan transmisi lokal.

Dua bulan setelah mencabut kebijakan lockdown setelah berlangsung selama enam minggu, Selandia Baru berhasil menekan penyebaran Covid-19. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat yang memiliki pendekatan yang lebih longgar dan tidak terkoordinasi, terus mengalami peningkatan angka infeksi dan kematian.

Perdana Menteri Selandia baru, Jacinda Arden, dan para pakar penyakit menular di seluruh dunia merujuk pada komitmen kuat Selandia Baru terhadap pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dengan pertimbangan bahwa lockdown secara keseluruhan akan mengakibatkan resesi ekonomi yang berkepanjangan, pendekatan berbasis risiko, serta pengurangan dampak buruk diterima sebagai penyelesaian yang layak.

Konsep pengurangan dampak buruk juga telah banyak digunakan dalam menangani epidemi HIV pada akhir 1980-an. Bukti menunjukkan bahwa penyebaran virus HIV banyak ditemukan pada orang-orang yang aktif secara seksual dan juga pada pengguna narkoba.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk membantu menghentikan penyebarannya, diperkenalkanlah penggunaan kondom bagi orang-orang yang aktif secara seksual, dan para dokter memulai “Needle Exchange Programme (NEP)” atau tukar jarum dimana mereka menyediakan jarum suntik steril kepada pengguna narkoba daripada semata-mata berusaha untuk membuat mereka berhenti. Dalam jangka panjang, hal ini telah berhasil mengurangi penyebaran virus secara global.

Di luar pandemi Covid-19 dan HIV, masyarakat juga masih di hantui tingginya kematian akibat merokok. Di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia (28,9% menurut data Riskesdas), menjadikan merokok penyebab utama kematian yang sebenarnya dapat dicegah.

Pemerintah di negara-negara lain seperti Inggris dan Selandia Baru telah memilih untuk menerapkan pendekatan pengurangan dampak buruk guna mengurangi prevalensi merokok. Kedua negara tersebut mendukung para perokok dewasa dalam usaha mereka untuk berhenti dengan mendorong penggunaan produk alternatif yang berisiko lebih rendah daripada rokok konvensional.

Public Health England (PHE) menyampaikan laporannya, dibandingkan pada tahun 2011, kini jumlah perokok di Selandia Baru telah berkurang hampir sebanyak 2 juta orang, sebagian besar karena bantuan produk Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS). Selandia Baru menargetkan untuk merampungkan salah satu kebijakan mengenai ENDS yang paling progresif di dunia pada bulan depan dan kebijakan ini diatur untuk membantu mereka dalam mencapai visi Smokefree 2025.

Akankah mengadopsi kebijakan berbasis bukti ini akan membantu lebih banyak perokok dewasa di Indonesia untuk berhenti merokok, dan membantu Indonesia menjadi negara bebas rokok?

Untuk menjawab hal tersebut, bergabunglah dalam diskusi menarik Tempo yang akan dilangsungkan pada Kamis, 30 Juli 2020 dengan tema “Beban Merokok di Indonesia: Apa yang Dikatakan Penelitian tentang Alternatif?”.

Diskusi yang akan di langsungkan secara online atau daring ini akan di pandu Direktur Tempo Institute, Qaris Tajuddin, menghadirkan nara sumber para pakar kesehatan, seperti Dr David Sweanor, Profesor Tikki Pangestu, dan Prof. Ali Ghuforn, Staf Ahli Menristek/ BRIN. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jasa Marga Menyongsong Idul Fitri 1445H dengan Kesiapan Optimal

3 menit lalu

Jasa Marga Menyongsong Idul Fitri 1445H dengan Kesiapan Optimal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengadakan acara Kick Off Tim Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024


Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

5 jam lalu

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

Pemerintah hendaknya segera memastikan kesiapan seluruh moda angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, untuk melayani hampir 200 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik guna merayakan lebaran tahun 2024 ini.


Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

5 jam lalu

Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama BPKH dan TNI AL kembali menggelar Pesantren Kilat Ramadhan 1445 H untuk siswa-siswi SMA/sederajat


Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

6 jam lalu

Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

Buka Puasa Bersama BINUS sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan.


Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

18 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

19 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

19 jam lalu

Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

Puluhan ribu armada disiapkan di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Semua untuk melayani 193,6 juta pemudik.


Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

19 jam lalu

Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

Hong Kong, sebuah kota yang memikat dengan perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan modern, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

20 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

20 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.