Mendagri Tito Sebut Lulusan IPDN Berstatus Birokrat dan Ilmuwan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, 17 Maret 2020. Mereka membahas penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bakal berstatus sebagai birokrat sekaligus ilmuwan. Status itu sebagai bagian dari unsur penting lulusan IPDN dalam memperkuat pemerintahan.

    "Hari ini kami melaksanakan wisuda untuk menjadi seorang ilmuan, birokrat yang ilmuwan,” kata Tito saat melantik 1.500 lulusan IPDN Tahun 2020 di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa, 28 Juli 2020.

    Tito menyatakan sebagai seorang birokrat, para wisudawan IPDN akan menjadi motor penggerak pemerintahan Indonesia. Sementara, status sebagai seorang ilmuwan menjadi penting untuk melengkapi profesi yang diperoleh.

    Menurut Tito, profesi berbeda dengan keahlian. Pasalnya, untuk menyandang sebuah profesi, sebuah bidang pekerjaan harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya pengabdian kepada masyarakat, memiliki kode etik, serta didasarkan pada dasar keilmuan yang kuat, yang didapatkan melalui jenjang waktu yang cukup lama dan melalui kurikulum serta silabus yang sistematis.

    Tito berujar menjadi seorang ilmuwan bukan sekadar memiliki gelar melainkan bisa berpikir secara ilmiah, menemukan dan mengidentifikasi masalah, hingga menemukan aksi untuk solusi, menemukan cost and benefit analysis, analisis untung-rugi setiap opsi, dan memilih opsi untuk yang terbaik.

    "Tak hanya itu, gelar yang diperoleh di institusi pendidikan diharapkannya dapat merubah pola pikir menjadi standar pola berpikir ilmiah untuk dapat menghasilkan kebijakan publik," kata mantan kapolri ini.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.