TEMPO.CO, Jember - Pemakzulan kepala daerah kembali terjadi di Kabupaten Jember dengan sasaran Bupati Faida. Pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember Muhammad Iqbal mengatakan pemakzulan yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan bukti gagalnya komunikasi politik antara Bupati Jember Faida dengan DPRD setempat selama lima tahun.
"Saya melihat realitas politik selama lima tahun bahwa hubungan komunikasi politik yang buruk dan tidak mengindahkan fatsun dan etika politik antara legislatif dan eksekutif," kata Muhammad Iqbal di Kabupaten Jember, Senin 28 Juli 2020.
Selain itu, lanjut dia, adanya ego politik kedua belah pihak dengan argumen mereka masing-masing menyebabkan masyarakat Jember yang menjadi korban karena selama lima tahun pembangunan nisbi stagnan.
"Putusan pemakzulan jelas merupakan realitas politik yang akumulatif dari sekian banyak proses politik yang dibangun oleh dewan yang tidak berujung harmoni dengan kepala daerah, sehingga komunikasi mereka gagal," ucap pengajar ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.
Selain itu, lanjut dia, orientasi politik pemakzulan mengindikasikan upaya antisipasi terjadinya potensi abuse of power dari bupati yang maju lagi melalui jalur perseorangan pada Pilkada Jember yang akan digelar empat bulan lagi.
Ia menjelaskan langkah pemakzulan juga mencerminkan tingkat kekhawatiran tertentu konstelasi partai politik pada peluang kemenangan elektoral Faida-Vian sebagai pasangan calon perseorangan.
"Dalam survei-survei, masih tempatkan Faida nisbi lebih unggul dibanding calon lain yang sejauh ini juga belum jelas siapa didukung parpol/koalisi apa, sedangkan petahana sudah lolos verifikasi faktual," ujarnya.
Iqbal menjelaskan implikasi positif pemakzulan itu secara demokratis semestinya diposisikan sebagai upaya untuk mematangkan masa depan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat Jember.
ANTARA
