Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fakta Seputar Jet Tempur Bekas yang akan Dibeli Prabowo

image-gnews
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal Maung dalam kunjungannya ke PT Pindad pekan lalu. Nama unik kendaraan ini diberikan sendiri oleh Prabowo, diambil dari bahasa Sunda yang artinya harimau. Twitter/PT Pindad
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal Maung dalam kunjungannya ke PT Pindad pekan lalu. Nama unik kendaraan ini diberikan sendiri oleh Prabowo, diambil dari bahasa Sunda yang artinya harimau. Twitter/PT Pindad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan berencana memborong 15 jet tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut mendapat sejumlah kritikan dari sejumlah pihak.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin menyoroti soal perawatan 15 pesawat tempur bekas itu yang berbiaya mahal. 

Berikut sejumlah fakta mengenai pesawat tempur tersebut:

- Terungkap Dalam The Kronen Zeitung

Rencana pembelian ini terungkap setelah koran Austria, The Kronen Zeitung, mempublikasikan surat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner pada 18 Juli lalu.

- Masa Pakai Indonesia 13 Tahun

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan dengan masa usia pemakaian pesawat 25-30 tahun oleh Austria, Indonesia hanya bisa memanfaatkan pesawat itu sekitar 13 tahun. Mengacu pada data yang ada, Adnan mengungkapkan bahwa pesawat tempur Eurofighter Typhoon sudah didesain sejak 40 tahun lalu. Austria membeli pesawat itu pada 2002 dan sudah memakainya selama 17-18 tahun.

- Biaya Perawatan Rp 6,5 Triliun

Anggota Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin mengatakan jika jadi dibeli pemerintah Indonesia, maka negara harus membiayai perawatan 15 unit pesawat tersebut sebanyak Rp 6,5 triliun per tahun selama 13 tahun. “Ini kan hanya memindahkan masalah saja,” ujarnya.

Melihat besarnya biaya perawatan, Hasanuddin menilai, negara tidak akan mampu memelihara pesawat tempur generasi 4 itu. Selain itu, kata Hasanuddin, dalam rencana APBN tahun ini hingga tahun depan tidak pernah dicantumkan rencana pembelian Eurofighter Typhoon.

- Didesak Membatalkan

Adnan mendesak membatalkan rencana pembelian 15 pesawat temput bekas jenis Eurofighter Typhoon milik Austria.

Hal senada juga disampaikan Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri yang menilai pemerintah mengulangi kesalahan masa lalu dalam rencana pembelian pesawat tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon dari Angkatan Udara Austria. "Ada kecenderungan pemerintah mengulangi kesalahan di masa lalu, yang dalam konteks perencanaan modernisasi alutsista,” kata dia.

- Senjata Memadai

Eurofighter Typhoon diklaim memiliki ketersediaan senjata yang memadai karena mampu mengangkut sampai enam bom, membawa enam rudal, meriam, dan pod penargetan. Pesawat tempur Tranche 1 juga memiliki tingkat fleksibilitas dan efisiensi yang baik. Pesawat itu dibangun dengan material komposit canggih untuk menghasilkan profil radar rendah dan badan pesawat yang kuat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

50 menit lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashyari saat memimpin rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

Meutya Hafid tidak ingin berkomentar lebih banyak terkait pembahasan soal usulan dirinya menjadi menteri di kabinet Prabowo.


Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

1 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

Amphuri usul Prabowo bentuk Kementerian Haji dan Umrah, syarat menteri harus cakap bahasa Arab dan Inggris. Apa alasannya?


Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.


Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

15 jam lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

Perseteruan di tubuh Kadin terus berlanjut. Kubu Anindya Bakrie bantah pernyataan Arsjad Rasjid bahwa akan ada Munas setelah pelantikan Prabowo-Gibran


Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi.
Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaer) merumuskan kebijakan ketenagakerjaan nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti apa?


Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

21 jam lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

Kabinet pemerintahan Prabowo nantinya disinyalir menjadi kabinet pemerintahan dengan jumlah kementerian lebih banyak.


Dubes AS: Kami Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo

21 jam lalu

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir saat wawancara dengan Tempo di Jakarta, Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Dubes AS: Kami Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo

Dubes AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir buka suara soal hubungan Amerika dengan Prabowo Subianto.


Di HUT ke-79 TNI, Jokowi Ucapkan Terima Kasih Khusus untuk Prabowo

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memeriksa pasukan dalam rangka peringatan HUT ke-79 TNI. Presiden akan menjadi inspektur upacara sekaligus momen terakhir memimpin upacara TNI sebelum lengser pada 20 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Di HUT ke-79 TNI, Jokowi Ucapkan Terima Kasih Khusus untuk Prabowo

Di akhir masa jabatan sebagai presiden, Jokowi turut menyampaikan terima kasih kepada prajurit TNI.


Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

22 jam lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Siapa Penggagas Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua?

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ide pembentukan lima Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua berasal dari Menhan Prabowo Subianto.


Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Alami Penurunan

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyalami anak-anak saat meninjau Pasar Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mengecek harga serta ketersediaan bahan pokok sekaligus untuk berpamitan ke warga. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Alami Penurunan

Indikator Politik menyampaikan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun mengalami penurunan.