DPR Nilai Pembelian Jet Tempur Bekas Austria oleh Kemenhan Tak Sesuai UU

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak bisa membeli 15 jet tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. “Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, ini tidak ada celah untuk itu,” kata Hasanuddin dalam diskusi ICW, Senin, 27 Juli 2020.

    Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, Pasal 43 ayat 1 UU tersebut mewajibkan pengguna, seperti TNI dan Polri, untuk menggunakan peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri. Jika  alutsista belum dapat dipenuhi di dalam negeri, pengguna dapat mengusulkan kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diketuai presiden.

    Izin pengadaan produk luar negeri dengan pengadaan, kata Hasanuddin, bisa melalui proses langsung antara pemerintah dan pemerintah atau antar-pabrikan. “Barang bekas ini enggak bisa. Karena kita membeli dari pengguna, angkatan bersenjata dari Austria. Harusnya g to g dan pabrikan,” ujar anggota DPR itu.

    Selain itu, untuk membeli pesawat tempur dari luar negeri, sesuai aturan perundang-undangan, perlu melibatkan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia. “Di PTDI belum ada pembicaraan soal pengadaan Typhoon,” katanya.

    Kemenhan  berencana memborong 15 pesawat tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Austria. Rencana pembelian ini terungkap setelah koran Austria, The Kronen Zeitung, mempublikasikan surat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner pada 18 Juli lalu.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.