E-Rekap Mulai Digunakan di Pilkada Serentak 2020

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto.

    Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto.

    INFO NASIONAL-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat akan mulai menggunakan aplikasi e-recapitulation (e-rekap) dalam penghitungan suara Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember  mendatang. Karena infrastruktur IT di seluruh Indonesia belum merata, aplikasi yang merupakan generasi lanjutan dari Sistem Perhitungan (Situng) ini hanya akan dipakai di daerah-daerah yang telah siap.

    “Untuk beberapa daerah yang infrastruktur IT-nya sudah siap, e-rekap menggantikan rekapitulasi manual dan rekap berjenjang. Kita kombinasikan sistemnya sehingga bisa lebih efisien dari sisi waktu dan dari sisi penyediaan formulir dan sebagainya,” kata Komisoner KPU Pusat, Wiarsa Raka Sandi, dalam diskusi Live Stream ngobrol@tempo dengan tema “Persiapan Pilkada di Masa Pandemi”, Jumat, 24 Juli 2020.

    Aplikasi e-rekap dikembangkan KPU dengan dua fungsi, yakni sebagai tindak lanjut sistem perhitungan untuk keterbukaan informasi publik, dan didesain untuk menggantikan rekap manual.  Saat ini KPU sedang melakukan finalisasi aplikasi ini dan menyiapkan perencanaan daerah-daerah yang sudah siap menggunakan e-rekap.

    “Ada dua hal penting terkait e-rekap, yakni terbangunnya trust atau kepercayaan publik sehingga nanti tidak terjadi penolakan. Yang kedua, perlunya dukungan infrastruktur. Kami mohon Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) benar-benar memberi dukungan,” ujar Raka.

    Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto, menyatakan Kemkominfo berupaya memastikan infrastruktur digital bisa mendukung pilkada serentak kali ini, baik untuk masa kampanye dan untuk penggunaan aplikasi e-rekap. “Ini menjadi tugas berat bagi Kemkominfo karena 12.548 desa, dari 83.400 lebih desa di Indonesia, belum tersentuh jaringan internet,” ujar Henri yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini.

    Dia optimistis pada 2024 e-rekap sudah bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. “Ini sudah menjadi komitmen Presiden dan Kementerian Keuangan. Minimal pada 2023 bisa diselesaikan (semua desa tersambung internet) dan pemilu 2024 bisa menggunakan aplikasi e-rekap,” katanya.

    Meski tidak terkait langsung secara teknis, Kementerian Dalam Negeri mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya dengan mengucurkan anggaran sesuai dengan tahapan-tahapan pilkada. “Jangan sampai ada persoalan dalam proses pencairan dana,” kata Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Budi Santosa.

    Menurut Budi, per 20 Juli 2020, sebanyak Rp 8 trilun dari dari Rp10 triliun anggaran untuk KPU Daerah (KPUD), sudah dicairkan. Sedangkan Bawaslu telah menerima kucuran dana Rp 2,9 triliun dari total anggaran Rp 3,5 triliun. “Nah penggunaan anggaran (termasuk untuk digital), sepenuhnya tergantung kepada KPUD yang mendesain untuk apa saja. Yang penting transfer ke KPUD, Bawaslu dan untuk sektor pengamanan berjalan dengan baik,” katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?