Pemda Diminta Hati-hati Ambil Kebijakan Pelonggaran Pembatasan Sosial

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Petugas menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penularan virus corona (COVID-19) di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 3 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta 14 hari ke depan. Masa PSBB transisi fase 1 seharusnya berakhir Kamis 2 Juni 2020. Keputusan perpanjangan PSBB transisi itu diambil dari rapat Gugus tugas Covid-19 DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah daerah untuk hati-hati dalam melonggarkan ketentuan pembatasan sosial atau menerapkan pola hidup baru terkait pandemi Covid-19. Jika masih banyak pelanggaran protokol kesehatan, ia menyarankan penerapan adaptasi kebiasaan baru itu tak dipaksakan.

    "Kalau pelanggaran protokol kesehatan masih marak sebagaimana terlihat pada sejumlah kota di pulau Jawa, itu berarti pemerintah daerah masih gagal. Karena sebagian masyarakatnya belum berkesadaran penuh akan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

    Dari informasi yang diterima olehnya, maraknya pelanggaran protokol kesehatan masih terlihat di Jakarta dan sejumlah kota di Jawa Timur. Jumlah kasus baru di dua wilayah tersebut pun menunjukkan peningkatan.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kata Bambang, mengakui bahwa penyebab lonjakan kasus Covid-19 di wilayah tersebut adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Di Jakarta pun pemerintah DKI Jakarta sudah mencatat 27 ribu lebih kasus pelanggaran warga yang tidak menggunakan masker.

    "Kondisi itu menjadi penanda bahwa Jakarta, Jawa Timur dan beberapa kota lainnya memang belum siap menerapkan pola hidup baru. Karena itu jangan dipaksakan karena risikonya cukup besar," kata Bambang.

    Jika tetap dipaksakan, kata Bambang, dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus dan justru makin memperpanjang situasi pandemi. Ia pun mencontohkan seperti yang terjadi di benua Eropa.

    Lonjakan kasus positif terjadi akibat kelalaian warga melaksanakan protokol kesehatan selama fase pelonggaran. "Lonjakan kasus baru yang berkelanjutan pun bisa berakibat fatal, seperti terjadi di Eropa, Amerika Serikat hingga Brasil," kata Bambang.

    Organisasi Kesehatan Dunia atau melaporkan jumlah kasus positif di Eropa mencapai seperlima dari kasus di seluruh dunia yang kini berjumlah sekitar 15 juta kasus.

    Karena itu, Bambang meminta pemerintah daerah untuk mendorong semua elemen masyarakat di daerah agar patuh dan melaksanakan protokol kesehatan jika ingin menerapkan pola hidup baru. Pemda pun bisa membuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.