Jokowi Kembali Sentil Kabinet Soal Lambannya Realisasi Anggaran Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyentil kinerja jajaran kabinet yang masih lamban merealisasikan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Total anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp695,2 triliun.

    "Penyerapan stimulus penanganan covid ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas 'Pengarahan Kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19' via telekonferensi dari Istana Merdeka, Senin, 27 Juli 2020.

    Data terakhir pada 22 Juli, kata Jokowi, realisasi anggaran baru Rp136 triliun. "Artinya baru 19 persen. Sekali lagi, baru 19 persen," ujar presiden kepada para pembantunya.

    Jokowi kemudian merinci, serapan anggaran di bidang perlindungan sosial sebesar 38 persen, di bidang UMKM 25 persen. "Di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen. Demikian juga dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6 persen, insentif usaha 13 persen. Inilah yang harus segera diatasi komite, buat terobosan, kerja cepat sehingga masalah serapan ini bisa selesai," ujar Jokowi.

    Jokowi kembali mengingatkan, masalah regulasi dan administrasi tidak boleh jadi penghambat dalam mempercepat penyerapan anggaran. "Kalau ada masalah regulasi dan administrasi, ya revisi, lakukan shortcut, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah," ujarnya.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.