Kisah di Balik Hengkangnya Akhyar Nasution dari PDIP ke Demokrat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kanan) bergegas usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat 12 Juni 2020. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut memeriksa Akhyar Nasution sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tahun 2020 dengan dana sebesar Rp4,7 Milliar. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

    Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kanan) bergegas usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat 12 Juni 2020. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut memeriksa Akhyar Nasution sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tahun 2020 dengan dana sebesar Rp4,7 Milliar. ANTARA FOTO/Septianda Perdana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Wali Kota Medan Akhyar Nasution memilih berpindah partai setelah tidak mendapat rekomendasi dari PDIP untuk maju dalam pilkada Medan 2020.

    Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Umum Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan ada 2 pertimbangan yang disampaikan Akhyar saat berpindah partai. Yaitu, ia tidak mendapat ruang untuk maju dalam pilkada Kota Medan. "Ketika tidak ada saluran atau ruang politik tidak diberikan, tentu dia mencari saluran alternatif untuk tampil sebagai calon wali kota," katanya, Minggu 26 Juli 2020.

    Tak hanya itu, menurut Kamhar, Akhyar sudah tidak nyaman dengan mekanisme kaderisasi dalam PDIP. Ia memanfaatkan hubungan baiknya dengan Partai Demokrat untuk cari jalan untuk bisa maju pilkada. "Dia memilih tempat baru yang dipandang lebih kondusif untuk memperkuat potensinya," ujarnya.

    Kepindahan Akhyar dari PDIP ke Partai Demokrat bermula dari kunjungan Bappilu Partai Demokrat pada Juni lalu. Di hadapan pengurus Bappilu, Akhyar menyatakan kesiapan bergabung dan membuat kartu tanda anggota dengan catatan Demokrat mau mengusungnya menjadi calon wali kota Medan.

    Mendapat kader potensial, pengurus Demokrat langsung bersepakat untuk mengusungnya di pilkada Medan. Akhyar dianggap kuat karena posisinya saat ini adalah pelaksana tugas Wali Kota Medan. Di sisi elektoral, elektabilitas Akyar di Medan paling tinggi dibandingkan kader Demokrat lainnya.

    Tulisan lengkapnya baca Koran Tempo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jaksa Pinangki Ditahan, Diduga Terima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra

    Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi. Ia dikabarkan menerima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra.