TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pendidikan DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan KebudayaanNadiem Makarim untuk membuat peta kebutuhan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Diantaranya berkaitan dengan ketersediaan telepon seluler siswa.
"Berapa sih anak sekolah Indonesia yang ada 72 juta orang itu, tidak punya ponsel? Berapa anak punya ponsel pintar tapi enggak punya kuota? Berapa sekolah yang tidak sanggup melaksanakan PJJ? Dan seterusnya," kata Syaiful dalam keterangannya, Ahad, 26 Juli 2020.
Persoalannya, kata Syaiful, masih ada anak-anak yang mengalami kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh karena tak memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan. "Pasti itu muncul, begitu. Ada anak yang enggak punya ponsel pintar, nanti dia mencari warung, dia kerjain tugas sekolah dengan teman-temannya, akhirnya terjadi pelanggaran protokol jaga jarak, bahkan ada yang enggak pakai masker, dan seterusnya, ini pasti terjadi," ujarnya.
Persoalan tersebut juga diungkap oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Dari Laporan Pembelajaran Jarak Jauh fase II atau pada semester awal tahun ajaran baru 2020/2021 menunjukkan ada hambatan berupa masih banyak siswa tidak memiliki gawai pintar (smartphone) secara pribadi. Bukan hanya di daerah, hambatan itu bahkan ditemukan pula di Jabodetabek.
"Persoalan hambatan selama PJJ tak hanya keterbatasan terhadap akses internet dan listrik tetapi juga pada kepemilikan gawai pintar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim, Kamis, 23 Juli 2020.
Syaiful pun meminta agar peta kebutuhan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat segera disusun sehingga kesulitan-kesulitan yang ada selama ini dapat dikurangi. Ia juga mendorong Mendikbud melakukan koordinasi secepatnya dengan dinas-dinas pendidikan di kabupaten/kota. "Dinas kabupaten/kota dorong secepatnya melakukan pemetaan, karena perpanjangan tangan Kemendikbud adalah dinas-dinas," ujar dia.
