Empat Saran KPAI untuk Pembelajaran Jarak Jauh Periode Kedua

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua anak menonton video belajar digital dari rumah di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah perlu dilakukan untuk menekan atau meredam rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    Dua anak menonton video belajar digital dari rumah di Bandung, Jawa Barat, Selasa 17 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah perlu dilakukan untuk menekan atau meredam rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberi empat saran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan anak selama Pandemi Covid-19. Saran ini diberikan setelah KPAI melihat adanya sejumlah masalah dalam PJJ fase pertama.

    Yang pertama, adalah penyederhanaan kurikulum di semua jenjang pendidikan, TK sampai SMA/SMK. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan kurikulum 2013 harus segera disederhanakan dan disesuaikan dengan situasi darurat.

    "Sehingga diharapkan menjadi kurikulum adaptif dengan kompetensi dasar yang sudah dikurangi. Kemendikbud harus memilah dan memilih materi yang esensial dan dapat dilaksanakan anak ketika belajar dari rumah," kata Retno dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Juli 2020.

    Kedua, KPAI mendorong pemerintah  melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera membuat kebijakan penggratisan internet selama PJJ pada 6 bulan ke depan. Dari temuan KPAI, dar data survei PJJ fase pertama berjalan tidak efektif.

    Sebanyak 77,8 persen responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar. Dari total angka itu 37,1 persen siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stres, 42 persen siswa kesulitan daring karena orangtua mereka tidak mampu membelikan kuota internet, dan 15,6 persen siswa mengalami kesulitan daring karena tidak memiliki peralatan daring, baik telepon genggam, komputer PC, apalagi laptop.

    "Banyak anak dari keluarga menengah ke bawah tak mampu melaksanakan pembelajaran daring akibat tak mampu membayar kuota internet," kata Retno.

    Selanjutnya, KPAI juga menyarankan sekolah memetakan anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran daring dan yang hanya bisa luring atau yang bisa luring dan daring. Sekolah diminta menyiapkan penjadwalan pembelajaran dan membuat modul pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa daring.

    "Terutama untuk para siswa SMK yang membutuhkan praktek keterampilan di bengkel sekolah, seharusnya dijadwalkan daring dan tatap muka demi menjaga kualitas lulusan sekolah vokasi," kata Retno.

    Terakhir, Retno mengatakan KPAI mendorong adanya kebijakan pemerintah yang fokus pada keluarga miskin. Ia menegaskan krisis akibat pandemi dapat menjadi krisis kemanusiaan yang lebih besar kepada anak. Ia meminta pemerintah harus memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan.

    "Karena anak-anak yang tidak bisa mengakses PJJ secara daring, berpotensi berhenti sekolah, padahal hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang wajib di penuhi negara dalam keadaan apapun," kata Retno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jaksa Pinangki Ditahan, Diduga Terima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra

    Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi. Ia dikabarkan menerima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra.