Kepergian Brigjen Prasetijo dan Djoko Tjandra ke Kalbar Didalami

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anita Kolopaking kuasa hukum Joko Tjandra. Foto: Linda Novi Trianita

    Anita Kolopaking kuasa hukum Joko Tjandra. Foto: Linda Novi Trianita

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri sedang mendalami tujuan Djoko Tjandra dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo pergi bersama ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada pertengahan Juni lalu.

    Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, kuasa hukum Djoko Tjandra. Anita diketahui sudah tiga kali diperiksa penyidik.

    "Ya tentunya berkaitan dengan apa yang mereka lakukan, berkaitan dengan keberangkatan ke Pontianak dan sebaliknya dan bagaimana keterlibatan BJ PU," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan pada Ahad, 26 Juli 2020.

    Dalam rangka pemeriksaan Anita, penyidik pun mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Imigrasi Bandara Soekarno Hatta pada 22 Juli lalu. Argo mengatakan penyidik mengajukan pencekalan selama 20 hari.

    Nama Anita Kolopaking mendapat perhatian publik setelah akun Twitter @xdigeeembok membuat utas tentangnya. Dalam utas tersebut, @xdigeeembok menceritakan cara Anita melobi beberapa pihak, mulai dari Kelurahan Grogol Selatan hingga beberapa pejabat tinggi di institusi hukum.

    Dalam utas tersebut, Anita disebut menemui Prasetijo untuk meminta bantuan. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu menerbitkan surat jalan Djoko Tjandra dari Jakarta ke Pontianak pada 18 Juni dan kembali ke Jakarta pada 22 Juni. Prasetijo bahkan ikut pergi mendampingi Joko.

    Belakangan, Brigjen Prasetijo juga ketahuan memfasilitasi penerbitan surat bebas Covid-19 atas nama Joko Tjandra. Akibatnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis mencopot jabatan Prasetijo. Ia kini telah dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Masyarakat dan ditahan selama 14 hari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.