Pengamat Prediksi Hasil Pilkada 2020 Tidak akan Maksimal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS memberikan tinta kepada pemilih saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas KPPS memberikan tinta kepada pemilih saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitano menilai hasil Pilkada 2020 tidak akan maksimal. Menurutnya hal ini terjadi karena pengawasan masyarakat lemah, karena fokus terhadap pandemi.

    "Sangat mungkin akan ada semacam apriori dari kepala daerah yang terpilih kalau nggak kerja maksimal. Bisa jadi mantan pecandu, mantan koruptor, karena Pilkada ini maklum di tengah krisis," kata Adi dalam diskusi di acara Polemik Trijaya FM, Sabtu, 25 Juli 2020.

    Adi juga mengatakan akan ada pola permakluman dalam Pilkada ini. Bisa jadi kata dia, masyarakat akan memaklumi seandainya ada pasangan calon yang menggunakan uang, logistik, dan sembako dalam berkampanye.

    Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, kata dia, keadaan darurat masyarakat hanya berpikir sehat dan selamat. Juga, bisa membawa sembako dan oleh-oleh ke rumah.

    Selain itu, ia menilai hasil Pilkada ini tidak akan berkualitas karena sulitnya menyampaikan visi misi pasangan calon. Meskipun ada solusi kampanye virtual, kata dia, masyarakat tidak akan menghiraukannya. "Masyarakat lebih milih nonton lawak, stand up comedy," tuturnya.

    Atas alasan kesehatan dan kualitas Pilkada, Adi mengusulkan agar Pilkada di daerah yang masuk kategori zona merah, lebih baik dimundurkan menjadi 2021. "Kalau dipaksa di zona merah dalam kondisi perang (dengan virus) saya kira tidak mungkin maksimal," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hati-hati, Ada 5 Tempat Rawan Penularan Virus Corona di Kantor

    Penelitian mengumpulkan daftar lima titik risiko penyebaran Covid-19 di kantor. Sejumlah titik penularan virus corona sering kita abaikan.