Rumah Sakit Bisa Klaim Biaya Pasien Covid-19 Warga Negara Asing

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang relawan mendata pasien di rumah karantina COVID-19, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Ahad, 12 Juli 2020. Penutupan ini juga bertujuan untuk menghemat anggaran COVID-19. ANTARA/Fauzan

    Seorang relawan mendata pasien di rumah karantina COVID-19, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, Ahad, 12 Juli 2020. Penutupan ini juga bertujuan untuk menghemat anggaran COVID-19. ANTARA/Fauzan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan mempersilakan rumah sakit rujukan Covid-19 untuk mengajukan klaim atas biaya perawatan pasien Covid-19. Dalam aturan yang diterbitkan Kemenkes menyebutkan rumah sakit bisa mengklaim pasien Covid-19 yang merupakan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang terlantar. 

    Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020 turut disebut kriteria klaim biaya perawatan pasien WNA dan orang terlantar.

    "Kriteria pasien rawat jalan dan rawat inap berlaku bagi WNI dan WNA termasuk tenaga kesehatan dan pekerja yang mengalami Covid-19 akibat kerja yang dirawat pada rumah sakit di Indonesia," demikian bunyi pernyataan dari laman resmi Kementerian Kesehatan yang dikutip Tempo pada Jumat, 24 Juli 2020.

    Berdasarkan KMK, pasien Covid-19 untuk kedua kategori itu bisa menunjukkan identitas. Warga negara asing bisa menunjukkan pasport, KITAS atau nomor identitas UNHCR. Lalu WNI melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan.

    Sementara orang terlantar memberikan surat keterangan dari dinas sosial. Sedangkan bila tidak bisa menunjukkan identitas maka bukti identitas dapat menggunakan surat keterangan data pasien yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan diberi stempel dinas kesehatan kabupaten/kota.

    Surat keterangan data pasien dari dinas kesehatan kabupaten/kota diajukan oleh rumah sakit kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk itu dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota harus mempersiapkan daftar pasien Covid-19 yang berada di wilayah kerja atau dilakukan pengecekan terhadap daftar pasien melalui Public Health Emergency Operating Center (PHEOC) dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

    Lebih lanjut, bila semua identitas tidak dapat ditunjukkan maka bukti identitas dapat menggunakan Surat Keterangan/Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari pimpinan rumah sakit.

    Rumah sakit yang dapat melakukan klaim biaya penanganan Covid-19 adalah rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu. Selain itu, klaim juga bisa dilakukan rumah sakit lain yang memiliki fasilitas untuk melakukan penatalaksanaan dan pelayanan kesehatan rujukan pasien Covid-19 termasuk rumah sakit lapangan/rumah sakit darurat.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Seragam Baru Satpam Mirip Polisi dalam 4 Hal Baru Terkait Pam Swakarsa

    Kapolri Jenderal Idham Azis meneken peraturan tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Dalam aturan itu, seragam baru satpam jadi mirip polisi.